Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Provinsi Jawa Barat digelar pada Rabu (15/4) pagi di Bale Gede, Gedung Pakuan, Bandung. Forum strategis ini menjadi titik krusial dalam menentukan arah pembangunan Jawa Barat ke depan.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, hadir langsung didampingi Kepala Bappeda Hasan Asari bersama para kepala daerah se-Jawa Barat. Kehadiran tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari langkah konkret memperjuangkan kepentingan Kota Sukabumi agar masuk dalam prioritas pembangunan provinsi.
Musrenbang RKPD merupakan ruang utama sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan provinsi. Dalam forum ini, setiap daerah dituntut mampu menyuarakan kebutuhan riil masyarakat sekaligus memastikan program prioritasnya terakomodasi dalam perencanaan makro Jawa Barat.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran daerah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak diselewengkan untuk kepentingan non-prioritas, melainkan difokuskan sepenuhnya pada kebutuhan masyarakat.
Lebih tegas lagi, ia menyoroti bahwa lemahnya kinerja pemerintahan daerah dapat membuka celah terjadinya penyimpangan, termasuk praktik korupsi. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja daerah dinilai menjadi langkah wajib guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa arah pembangunan tidak boleh tercerabut dari keseimbangan antara manusia dan alam. Ia mengkritik pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada angka statistik tanpa memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan yang memisahkan manusia dari alam hanya akan melahirkan keterasingan. Ketika lingkungan diabaikan, maka capaian pembangunan berpotensi menjadi semu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga identitas budaya di tengah dinamika masyarakat Jawa Barat yang semakin terbuka. Menurutnya, pembangunan harus tetap berpijak pada kearifan lokal, termasuk nilai-nilai dalam naskah Siksa Kandang Karesian sebagai pijakan moral dalam membangun peradaban yang berkelanjutan.
Selain pemaparan arah kebijakan, Musrenbang RKPD 2027 turut diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Pembangunan Strategis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas daerah.
Bagi Kota Sukabumi, kehadiran Wali Kota dalam forum ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya mengikuti arah kebijakan provinsi, tetapi juga secara aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat yang lebih luas.
Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan keterlibatan aktif dalam forum strategis tingkat provinsi, Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan keseriusannya dalam membangun daerah secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Jawa Barat yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
