Foto : Ilustrasi
Pewarta : Abd. Harie
Kabupaten Buol – Skandal pengelolaan keuangan Desa Talaki kian mencuat dan memantik kemarahan publik. Sejumlah program yang telah dianggarkan dalam APBDes 2024 diduga tak kunjung terealisasi, bahkan sebagian besar tidak memiliki wujud fisik di lapangan.
Alih-alih berjalan sesuai perencanaan, pola pengelolaan anggaran justru disebut-sebut bak “gali lubang tutup lubang” yang kini tak lagi mampu menutupi berbagai kejanggalan yang menganga.
Proyek Fiktif atau Mangkrak ?
Sejumlah kegiatan yang tercantum dalam APBDes 2024 kini menjadi sorotan serius. Fakta di lapangan menunjukkan indikasi kuat adanya proyek mangkrak hingga dugaan proyek fiktif, di antaranya:
1. Pembangunan Lampu Lapangan Desa
Anggaran fantastis sebesar Rp 211.999.900 digelontorkan. Namun hingga kini, proyek tersebut terbengkalai tanpa kejelasan. Ironisnya, pihak terkait telah tiga kali dimintai klarifikasi, namun tak membuahkan hasil.
2. Pembayaran Timbunan
Dana yang tercatat dalam kontrak APBDes 2024 untuk pekerjaan timbunan diduga belum jelas realisasinya. Pertanyaan besar pun muncul: ke mana aliran dana tersebut?
3. Pembangunan Plat Dekker Dusun 4
Tiga unit plat dekker dilaporkan dalam kondisi rusak berat. Meski anggaran perbaikan telah disahkan, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda pekerjaan dilakukan. Masyarakat dibiarkan menghadapi risiko keselamatan setiap hari.
Warga Bersuara, Diduga Dibungkam
Gelombang protes masyarakat memuncak dalam forum RKPDes terbaru. Suasana sempat memanas akibat ketidakpuasan warga terhadap jawaban pihak desa yang dinilai tidak transparan dan cenderung menghindar.
Namun yang lebih mengkhawatirkan, setelah kritik dilayangkan, muncul dugaan intimidasi terhadap warga. Seorang warga yang aktif mempertanyakan penggunaan anggaran disebut didatangi oknum aparat bersama oknum preman dengan dalih “minta damai”.
Peristiwa ini memicu kecaman luas, terlebih setelah informasi tersebut viral di media sosial melalui unggahan akun Facebook Marlina Dunggio. Ia menegaskan bahwa yang disampaikan semata-mata demi kepentingan masyarakat Desa Talaki.
Desakan Transparansi dan Penegakan Hukum
Kasus ini kini menjadi perhatian serius publik. Warga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan APBDes 2024 serta penegakan hukum tanpa pandang bulu jika terbukti terjadi penyimpangan.
Jika dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar kelalaian administratif—melainkan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat desa.
