Pewarta : Red
Jakarta – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menilai pemerintah menunjukkan lemahnya komitmen terhadap transportasi publik setelah Perum DAMRI kembali gagal memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN).
Direktur Eksekutif PUKIS, M.M. Gibran Sesunan menyebut penolakan berulang terhadap usulan PMN DAMRI menjadi bukti negara belum serius menghadirkan layanan transportasi umum yang adil dan merata.
“DAMRI hadir hingga pelosok, terutama daerah 3TP. Jika terus diabaikan, konektivitas masyarakat di wilayah terdepan dan tertinggal akan terganggu,” ujar Gibran di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut PUKIS, minimnya dukungan pemerintah berdampak langsung pada tertundanya peremajaan armada, terutama bus angkutan perintis yang banyak sudah uzur. Padahal DAMRI kerap menjadi satu-satunya operator yang melayani rute sulit dan tidak diminati swasta.
PUKIS juga menyoroti ketimpangan dukungan pemerintah terhadap BUMN transportasi. “Garuda terus dibantu, sementara DAMRI yang tumbuh justru ditelantarkan,” tegasnya.
Selain mendesak PMN, PUKIS mengusulkan trayek perintis diberikan langsung kepada DAMRI melalui skema Public Service Obligation (PSO) agar pendanaan lebih pasti dan layanan tetap berjalan.
PUKIS menegaskan, memperkuat DAMRI bukan sekadar menyelamatkan perusahaan, tetapi memastikan pemerataan akses transportasi publik bagi seluruh rakyat Indonesia.
