Pewarta : Red
Jakarta – Momentum Hari Bumi 2026 dimanfaatkan masyarakat sipil untuk menyoroti ancaman menguatnya militerisme dan pembangunan ekonomi ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Ketua# sekaligus Pakar Transisi Energi dan Ekologi Politik TIFA Foundation, Firdaus Cahyadi, menilai perpaduan kedua pendekatan tersebut berisiko mengabaikan transparansi, dialog publik, serta perlindungan hak asasi manusia.
Menurutnya, gejala militerisme terlihat dari pembentukan satuan tugas di sektor SDA yang dinilai menarik persoalan lingkungan ke ranah pertahanan. Kondisi tersebut berpotensi menyingkirkan masyarakat lokal dan adat sejak tahap perencanaan serta meningkatkan risiko represif terhadap kritik masyarakat.
Di sisi lain, model pembangunan ekstraktif yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya secara masif disebut turut memperparah kerusakan lingkungan. Firdaus mengutip data Auriga Nusantara yang mencatat deforestasi Indonesia meningkat 66 persen pada 2025 dengan hilangnya 433.751 hektare hutan.
Dalam peringatan Hari Bumi, masyarakat sipil mendesak pemerintah menghentikan pendekatan militeristik dalam pengelolaan SDA, mengedepankan dialog dengan masyarakat adat dan lokal, serta mengevaluasi kebijakan ekonomi ekstraktif yang dinilai memicu kerusakan alam.
Firdaus menegaskan, Hari Bumi seharusnya menjadi pengingat bahwa alam merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga, bukan semata komoditas ekonomi maupun pertahanan.
