Peristiwa

Pengunduran Diri RT/RW Cipayung, Akibat Darurat Sampah dan Banjir, Butuh Gubernur Jabar KDM Turun Tangan, Bukan Janji Pemkot Depok

adminsigiku.com
×

Pengunduran Diri RT/RW Cipayung, Akibat Darurat Sampah dan Banjir, Butuh Gubernur Jabar KDM Turun Tangan, Bukan Janji Pemkot Depok

Sebarkan artikel ini

Pewarta : Anis

Kota Depok – Sejumlah pengurus lingkungan yang terdiri dari seorang ketua RW 06 dan enam ketua RT dari RT 01 sampai RT 06 di Wilayah Kecamatan Cipayung Kota Depok, melakukan aksi pengunduran diri massal di depan Pak Lurah dan Pak Camat pada Sabtu (9/5/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk Kekecewaan Warga protes atas penumpukan sampah yang tidak kunjung teratasi di wilayah mereka.

Hal tersebut dilakukan saat aksi unjuk rasa dengan memberikan Stempel Jabatan RT dan RW Kepada Lurah yang di saksikan Camat Cipayung , karena mereka tidak mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang memprihatinkan dan tak dapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Para Pengurus lingkungan tersebut merasa malu kepada warga karena tidak dapat memberikan solusi atas permasalahan lingkungan yang berlarut-larut.

Pengunduran diri ini merupakan puncak protes warga melalui pengurus RT/RW terhadap penanganan infrastruktur dan kebersihan di Cipayung. 

Ketua RT 03 RW 06 Cipayung, Atmaja, mengaku kecewa karena berbagai keluhan warga selama ini belum mendapat solusi nyata dari pemerintah Kota Depok. Dengan nada emosional, ia menyebut selama ini warga hanya menerima janji tanpa realisasi yang jelas.

“Saya malu sama warga saya yang sudah dijanji-janjikan. Jalanan ini swadaya masyarakat, dari orang tua dititipkan untuk dirawat, tetapi sekarang rusak padahal setiap hari saya perbaiki dan jadi jalur alternatif warga berangkat kerja,” ujar Atmaja sambil menahan tangis.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok sempat menempatkan alat berat di sekitar lokasi untuk menangani persoalan sampah. Namun, selama kurang lebih tiga bulan, warga menilai langkah tersebut belum memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi lingkungan maupun banjir.

Masyarakat juga mengaku sudah berkali-kali mengirim laporan beserta dokumentasi kondisi sampah kepada pemerintah daerah, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut yang memuaskan.

Di tengah kondisi tersebut, warga berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah serius untuk menyelesaikan persoalan sampah dan banjir di kawasan mereka. Masyarakat juga meminta perhatian langsung dari Gubernur Kang Dedi Mulyadi yang di sapa (KDM) agar melihat langsung kondisi lingkungan di lokasi.

Warga berharap ada solusi permanen, mulai dari normalisasi sungai, pengangkutan sampah rutin, hingga perbaikan drainase dan infrastruktur jalan yang rusak.