Pewarta : A Y Saputra.
Kabupaten Ciamis – Warga bersama beberapa kepala desa mempertanyakan kesulitan pembelian pupuk bersubsidi, kegiatan tersebut bertempat di Polsek Cisaga yang dihadiri Anggota DPRD Praksi PAN Eson Suryadi, Danramil Cisaga Kapten Inf Agus Kristianto,Kapolsek Cisaga AKP Wisman Asep, Camat Cisaga, Osep Hernandi, BPP Kecamatan Cisaga, Juju Yusmaningsih dan perwakilan para Petani, Jum’at (29/05/2026)
Kapolsek Cisaga, AKP Wisman Asep mengatakan, terkait penanganan Pupuk Brrsubsidi, terdapat tiga landasan hukum utama yang menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana teknis maupun petani, yaitu Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, serta Surat Keputusan Dirjen Sarana dan Prasarana Nomor 37 Tahun 2025.
“Ketiga regulasi ini menjadi payung hukum utama terkait penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi. Kita pastikan aturan ini tidak hanya dipahami oleh aparat pelaksana, tetapi juga tersosialisasikan dengan baik hingga ke tingkat petani,” ungkapnya.
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan pupuk telah disiapkan secara maksimal.
“Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Pertanian, stok yang disediakan tidak hanya mencukupi 100%, melainkan mencapai 200% dari kebutuhan yang diproyeksikan.Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebutuhan petani selama masa tanam dapat terpenuhi tanpa hambatan”. Ucapnya.
Kapolsek lebih lanjut mengatakan Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah terkait mekanisme pembelian. Meskipun di masyarakat berkembang.
Pemahaman masyarakat bahwa pembelian pupuk bersubsidi cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa harus menjadi anggota kelompok tani, namun terdapat prosedur dan sistem yang harus ditempuh sesuai dengan nomenklatur yang berlaku.
“Informasi bahwa cukup dengan KTP itu benar, namun tetap ada mekanisme sistem yang harus dilalui. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya bisa memicu keresahan atau bahkan potensi masalah sosial,” tambahnya.
Pemerintah Kecamatan Cisaga dan jajaran terkait diminta untuk lebih intensif dalam mengkaji dan menyalurkan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Hal ini guna memutus mata rantai informasi yang belum lengkap atau missing link yang selama ini terjadi, sehingga tidak memunculkan persepsi kelangkaan di tengah masyarakat padahal stok tersedia.
“Diharapkan dengan pemahaman yang sama dan penerapan aturan yang sesuai regulasi, distribusi pupuk di wilayah Cisaga dapat berjalan lancar, adil, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
