Pewarta : Red
Jakarta – Baru saja resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang langsung mengirimkan pesan tegas terkait pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah sorotan publik akibat kasus dugaan korupsi yang menjerat pendahulunya, Nanik menegaskan tidak akan mengambil keputusan keuangan secara sepihak.
Pernyataan itu disampaikan usai pelantikannya di Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026). Nanik mengaku akan bekerja di bawah pengawasan ketat Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apa pun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke,” tegas Nanik.
Pengangkatan Nanik sebagai Kepala BGN tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, Presiden juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Selain menyoroti aspek pengawasan anggaran, Nanik juga menugaskan Trenggono untuk memperkuat pelaksanaan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk kawasan yang masih minim infrastruktur.
“Pak Trenggono akan ikut menggarap dapur-dapur MBG di daerah 3T dan kawasan yang belum terbangun secara optimal,” ujarnya.
Mayjen TNI Trenggono sebelumnya dikenal sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dan aktif mengawal sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pelantikan Nanik menjadi perhatian publik karena dilakukan setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025 – 2026. Kondisi tersebut membuat komitmen transparansi dan pengawasan anggaran menjadi sorotan utama dalam kepemimpinan baru BGN.
Dengan menggandeng figur berlatar belakang pengawasan keuangan dan militer, Nanik tampaknya ingin memastikan program unggulan pemerintah itu berjalan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.