Pewarta : Arief
Kaupaten Bekasi – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan peninjauan langsung ke lokasi Pasar Tumpah di Kawasan Cikarang, Kamis (11/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencari solusi terhadap aktivitas perdagangan di bahu jalan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan dan gangguan ketertiban umum.
Dalam peninjauan itu, Dedi Mulyadi melihat secara langsung kondisi pedagang yang beraktivitas di sepanjang ruas jalan serta dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas. Ia juga berdialog dengan para pedagang dan masyarakat sekitar untuk menyerap aspirasi sekaligus memahami persoalan yang terjadi dari berbagai sudut pandang.
Menurut Dedi, keberadaan pasar tumpah tidak dapat dipandang semata – mata sebagai persoalan ketertiban. Di balik aktivitas tersebut terdapat masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor perdagangan informal. Karena itu, pendekatan penanganan yang dilakukan harus mampu menyeimbangkan aspek ekonomi rakyat dengan kepentingan publik yang lebih luas.
“Kita ingin masyarakat tetap memiliki ruang untuk berdagang dan mencari nafkah. Namun di sisi lain, fasilitas umum, keselamatan pengguna jalan, dan kenyamanan masyarakat juga harus dijaga,” ujar Dedi Mulyadi di sela peninjauan.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk merumuskan langkah penataan yang komprehensif. Sejumlah opsi yang akan ditempuh antara lain pendataan pedagang, penataan zonasi, hingga penyediaan lokasi usaha yang lebih representatif dan tidak mengganggu fungsi jalan.
Penataan Pasar Tumpah, lanjutnya, bukan bertujuan menggusur atau mematikan aktivitas ekonomi masyarakat kecil, melainkan menciptakan ruang usaha yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Dengan penataan yang tepat, pedagang dapat menjalankan usahanya dengan lebih nyaman, sementara masyarakat memperoleh akses jalan yang lebih lancar dan tertib.
Kehadiran gubernur di lokasi mendapat respons positif dari warga. Mereka berharap langkah konkret segera dilakukan mengingat aktivitas pasar tumpah di sejumlah titik Cikarang telah lama menjadi pemicu kemacetan, terutama pada jam – jam sibuk.
Melalui peninjauan langsung tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan kemacetan dan ketertiban, tetapi juga tetap melindungi keberlangsungan usaha masyarakat kecil sebagai bagian penting dari perekonomian daerah.