Pewarta : Ida
Kota Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan tidak ada calon murid yang kehilangan akses pendidikan hanya karena tidak diterima di sekolah negeri. Untuk menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri, Pemprov Jabar menggandeng sekolah swasta mitra dan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi siswa yang memenuhi kriteria.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), sebanyak 444.000 calon murid telah terdata untuk Tahun Ajaran 2026/2027.
Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 70.000 calon murid tidak dapat tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan kapasitas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jabar menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta agar seluruh calon murid tetap memperoleh hak pendidikan.
“Data CMB yang masuk dari entri data PCMB ada 444.000 orang yang sudah terpetakan. Dari jumlah itu, terdapat potensi sekitar 70.000 calon murid yang belum bisa terakomodasi di sekolah negeri. Karena itu, Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan sekolah swasta,” ujar Dedi, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, seluruh calon murid yang nantinya bersekolah di sekolah swasta yang telah menjadi mitra resmi Pemprov Jabar akan mendapatkan pembebasan biaya pendidikan mulai Tahun Ajaran 2026/2027.
Dengan skema tersebut, seluruh biaya pendidikan akan ditanggung pemerintah daerah sehingga orangtua tidak lagi dibebani biaya sekolah.
“Orangtua tidak perlu mengeluarkan biaya karena Pemprov akan menanggung pendidikan siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah,” tegasnya.
KDM menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh terhambat oleh faktor ekonomi maupun keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah konkret Pemprov Jawa Barat dalam menekan angka putus sekolah dan memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang bekerja keras demi pendidikan anak – anaknya. Pemprov hadir untuk meringankan beban tersebut. Pendidikan adalah kewajiban negara. Sekolah negeri maupun sekolah swasta mitra memiliki jaminan pembiayaan dari pemerintah,” katanya.
Melalui program ini, Pemprov Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif, sekaligus memastikan tidak ada anak Jawa Barat yang tertinggal dari bangku sekolah hanya karena persoalan biaya atau keterbatasan kuota di sekolah negeri.