Pewarta : Ida
Kota Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung memperkuat peran dalam membaca dan merespons kegelisahan masyarakat, terutama terkait kepemimpinan, rasa keadilan, serta dinamika sosial.
Farhan menilai ulama memiliki posisi strategis dalam memahami persoalan yang berkembang di tengah masyarakat karena tidak semua persoalan dapat diukur melalui pendekatan teknis dan kuantitatif.
Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung di Kantor MUI Kota Bandung, Rabu (9/9/2026).
Menurut Farhan, kepemimpinan dan rasa keadilan berkaitan erat dengan persepsi dan kondisi batin masyarakat. Karena itu, pemerintah membutuhkan perspektif ulama untuk memahami dimensi sosial yang tidak selalu terlihat dalam data.
“Kepemimpinan dan rasa keadilan diukur melalui rasa dan subjektivitas. Dan kita tahu betul bahwa bicara soal kalbu, yang paling bisa menyentuh kalbu umat adalah para ulama,” ujar Farhan.
Ia mengatakan MUI diharapkan menjadi mitra strategis Pemkot Bandung dalam menjaga kondisi sosial masyarakat. Komunikasi antara pemerintah dan ulama pun diminta tidak bersifat situasional, tetapi dibangun secara konsisten.
“Kami menempatkan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat menjadi bagian dari pemerintahan untuk mengelola rasa dan kalbu masyarakat,” katanya.
Farhan menyebut pemerintah selama ini menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Sebagian membutuhkan pendekatan teknokratik, sementara persoalan lainnya berkaitan dengan persepsi, keresahan, dan dinamika sosial masyarakat.
Atas dasar itu, ia mendorong MUI menjalankan peran sebagai mitra dalam memberikan perspektif filosofis dan sosial bagi kepemimpinan daerah.
“Untuk itulah peran kedua dari Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung adalah menjadi mitra kepemimpinan filosofis. Karena kami butuh bimbingan tersebut,” tuturnya.
Farhan juga menegaskan, pemerintah tidak ingin ulama hanya dilibatkan ketika persoalan sosial sudah memasuki fase krisis. Menurutnya, komunikasi dengan para ulama harus dilakukan sejak awal untuk membaca potensi masalah sekaligus mencari solusi.
“Kami ingin menghilangkan fenomena atau tudingan bahwa ulama mah hanya dipakai oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran. Enggak. Kami akan selalu memanfaatkan komunikasi yang erat antara kami dengan para ulama untuk bisa menangani berbagai permasalahan masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan komunikasi Pemkot Bandung dengan para ulama pada 30 Agustus 2025 ketika terjadi demonstrasi dan kerusuhan yang memicu keresahan sosial. Kolaborasi tersebut dinilai membantu pemerintah merespons situasi hingga kondisi Kota Bandung kembali terkendali.
Pengalaman itu, kata Farhan, menjadi salah satu pijakan dalam membangun strategi menjaga ketahanan sosial masyarakat.
Dalam Musda XI tersebut, Farhan juga menyinggung proses pemilihan Ketua MUI Kota Bandung. Ia memastikan Pemkot Bandung tidak akan melakukan intervensi terhadap proses suksesi kepemimpinan organisasi tersebut.
“Kalau untuk pemilihan ketua, kandidat siapa pun kami serahkan 100 persen kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung,” katanya.
Farhan berharap Musda XI MUI Kota Bandung berlangsung dalam suasana persaudaraan dan menghasilkan kepemimpinan serta keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak mau hanya sekadar Majelis Ulama Indonesia ini menjadi cahaya di ujung lorong. Kami ingin Majelis Ulama Indonesia menjadi pelita di sepanjang lorong,” tutur Farhan.
Ia menegaskan, keberadaan MUI akan semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial Kota Bandung. Pemerintah membutuhkan pandangan ulama agar kebijakan pembangunan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
“Ini yang mempersatukan kita. Ke depannya kita akan selalu mementingkan kemaslahatan umat,” pungkasnya.
