Oleh
Dr. Ir. Wawan Lulus Setiawan, MSc.AD
Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus kurang gizi di Indonesia cukup besar. Perwakilan UNICEF di Indonesia, Debora Comini, pernah mengatakan sebelum terjadi pandemi, ada sekitar 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting di Indonesia (Bisnis.com).
Peringatan dari UNICEP tersebut di atas, bagi saya mengingatkan akan fenomena KLB gizi buruk dan campak yang menimpa masyarakat Papua di Kabupaten Asmat tahun 2018 yanglalu dan sekaligus juga mengingatkan saya pada suatu peristiwa sekitar pada tahun 2010. Saya membawa satu kelas mahasiswa IKOPIN asal Papua yang berbeasiswa dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Suku Amungme dan Kamoro (LPMAK), sebuah lembaga adat yang mempunyai misi khusus mengembangkan masyarakat Suku Amungme dan Kamoro khususnya dan tujuh suku yang ada di Kabupaten Mimika pada umumnya, ke markas Batalyon Infanteri 303 di Cibuluh Kabupaten Garut untuk mengikuti latihan “capacity building” yang diberikan oleh para pelatih tentara di batalyon tersebut. Dan memang, kami dari IKOPIN telah sering bekerjasama untuk melakukan program pendidikan “ capacity building” dengan batalyon ini, selain pelatihnya sudah mumpuni di bidang pendidikan ini – yang awalnya bagi anggota militer, namun dapat diadaptasikan kadarnya sehingga cocok untuk pendidikan bagi para mahasiswa – juga tempat dan fasilitasnya sangat memadai, dan lokasinya di alam pegunungan Cikajang yang sejuk.
Pada saat acara pembukaan pendidikan yang dilakukan di aula batalyon, Komandan Batalyon dalam sambutannya menyampaikan kepada para mahasiswa tentang “NKRI harga mati”. Setelah sambutan beliau, giliran saya sebagai pengasuh mahasiswa menyampaikan sambutan. Saya sampaikan, “Saya sangat menyambut paparan Pak Danyon bahwa NKRI memang harga mati. Justru dalam konteks NKRI harga mati itulah saya membawa para pemuda pemudi dari Timika Papua untuk mengikuti program pendidikan di Kampus IKOPIN, dan dalam konteks NKRI harga mati itulah saya pun membawa para mahasiswa Papua untuk mengikuti latihan di Batalyon 303. Karena NKRI tidak bisa dibangun dan dipertahankan dengan semangat dan slogan saja. NKRI harus dibangun dengan upaya pembangunan nyata di berbagai sektor termasuk sektor pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga Papua, untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
**
Pada awal dekade 2000-an, saya pernah bertugas selama tiga tahun secara fulltime tinggal di Timika Papua untuk sebuah program pengembangan masyarakat Papua di Timika pada bidang pendidikan, sosial dan ekonomi, sehingga setidaknya saya dapat menyaksikan, dan merasakan denyut jantung kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Dari pengalaman ini, memang saya sendiri sangat merasa prihatin, melihat kondisi masyarakat Papua, yang kondisinya masih sangat tertinggal dibanding masyarakat Indonesia di pulau lain, apalagi Jawa. Sebuah ilustrasi dalam bidang pendidikan misalnya, ada sebuah sekokah dasar yang lokasinya tak terlalu jauh dari Kota Timika (Ibukota kabupaten Mimika), yang bergedung permanen, namun hanya diasuh oleh seorang guru yang sekaligus dia merangkap jabatan kepala sekolah dan penjaga sekolah, sehingga dia dalam waktu yang sama harus mengajar siswa kelas satu sampai dengan kelas enam di satu ruangan kelas. Dia berkeliling dari satu kelompok siswa kelas 1, ke kelompok siswa kelas 2, terus sampai ke kelompok siswa kelas 6, kemudian berbalik lagi ke kelompok siswa kelas 1, dan seterusnya. Dengan kondisi seperti itu, dapat dibayangkan bagaimana para siswa dapat memperoleh pendidikan yang memadai. Wajar saja jika kualitas pendidikan di Papua sangat rendah. Bukannya tidak ada guru lain di sekolah tersebut, namun para guru hanya ada dalam daftar nama, namun kenyataannya tidak ada di lokasi. Itu gambaran pelaksanaan pembangunan pendidikan, sektor lain pun – kesehatan, lingkungan, perumahan, dan lain-lain – tidak kalah memprihatinkan.
Kondisi itu yang melatarbelakangi saya untuk membawa para siswa di Timika untuk mengikuti kuliah di IKOPIN dengan beasiswa dari LPMAK. Dengan pendekatan dan metoda pendidikan yang “khusus” dengan lebih memperbanyak aspek praktikal, studi lapangan, dan capacity building, para mahasiswa dari Timika dapat mengikuti program pendidikan di IKOPIN sampai lulus diploma atau sarjana. Sejak tahun 2005 sampai saat ini, lebih dari 200 mahasiswa asal Timika mengikuti program pendidikan di IKOPIN. Mereka telah lulus dengan tepat waktu sesuai program dan kembali ke Timika dan bekerja di berbagai bidang, sebagian di antaranya ada yang jadi pengusaha yang berhasil di Timika.
Dengan otonomi khusus yang diberikan kepada Papua, semula saya sangat berharap ada gerakan pembangunan yang luar biasa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi di Papua, sehingga Papua dapat mengejar ketertinggalannya dari provinsi lain di Indonesia, seperti yang didengung-dengungkan oleh para tokoh Papua saat mereka menuntut adanya otonomi khusus. Namun dengan kejadian KLB gizi buruk di Kabupaten Asmat, menepis harapan saya tersebut. Jadi kondisi Papua saat ini, setidaknya di Kabupaten Asmat, belum banyak berbeda dengan kondisi sebelum otonomi khusus. Kondisi gizi buruk logikanya bukan sebuah wabah endemik yang terjadi sesaat. Itu adalah akumulasi dari keadaan buruknya ketahanan pangan. Artinya ini menggambarkan masih buruknya pembangunan di sektor pertanian/pangan di sana.
Dengan kejadian ini, mestinya jadi masukan bagi pemerintah baik di Papua maupun di Pusat, agar melakukan penataan ulang dalam pendekatan pembangunan masyarakat di Papua. Boleh jadi, masyarakat Papua memang belum siap betul untuk secara sepenuhnya melakukan otonomi dalam pembangunan. Masih diperlukan fase “bimbingan” bagi mereka. Pendekatannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, apakah dengan “pencangkokan” pejabat-pejabat luar Papua untuk bertugas di Papua atau dari kabupaten lain di Papua yang sudah lebih maju ke kabupaten yang belum maju. Atau barangkali ada pendekatan lain yang efektif.
Pembinaan aparatur pemerintahan dan para pejabat Papua sepertinya hal yang krusial. Selain cerita tentang kosongnya guru di sekolah seperti yang saya paparkan di atas, dalam beberapa kali saya berkesempatan berkunjung ke kabupaten-kabupaten di Papua, saya mendapat keluhan dari sebagian warga masyarakat lokal tentang Bupatinya (dan kru-nya) yang masih belum bisa menghilangkan tradisi “minum”. Bahkan tak jarang dari mereka secara berjamaah menghabiskan sebagian besar waktunya berpesiar di Jakarta tinggal di hotel mewah menghabiskan anggaran. Atau cerita dari para pengusaha mitra pemerintah yang mengatakan bahwa pihak pemerintah belum faham betul tentang penganggaran pembangunan sehingga terjadi pemborosan yang luar biasa. Ini sebuah gambaran kecil tentang persoalan yang menyangkut kompetensi (sikap, pengetahuan, keterampilan) aparatur pemerintahan di Papua.
Untuk membangun aspek sumberdaya manusia, saya sangat setuju bahwa pembangunan infratsruktur dan sarana pendukungnya memang harus mendapatkan perhatian khusus di Papua. Selama saya di Papua, cerita para camat yang kesulitan untuk melakukan kunjungan ke desa-desa adalah hal yang biasa. Tidak jarang aparatur pemerintah malah menumpang fasilitas “motor speed boat” gereja untuk melakukan perjalanan dinas ke lapangan, karena mereka sendiri tidak memiliki fasilitas transportasi.
Paparan singkat di atas, cukup untuk menggambarkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam pembangunan di Papua. Pembangunan yang lebih terarah di Papua diharapkan akan dapat mendongkrak kualitas sumberdaya manusia (IPM) di Papua. Dengan demikian ini akan dapat menepis harapan-harapan atau isu-isu separatis dari sekelompok orang Papua, karena warga Papua sendiri yang nanti akan membantahnya. Jadi NKRI harga mati adalah bukan hanya slogan, tetapi sebuah ihtiar serius untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*** (Dr. Ir. Wawan Lulus Setiawan, MSc. AD, Lektor Kepala pada Institut Manajemen Koperasi Indonesia, pernah menjadi konsultan Community development PT Freeport Indonesia di Timika)
