Pewarta : Fitri
Kabupaten Garut – Viralnya aksi Menteri sosial Tri Rismaharini yang meluapkan emosinya terhadap para petugas Bank Himbara saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, seperti Jember, Bandung dan daerah lainnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan duduk posisi Bank-bank BUMN dalam pembagian bantuan sosial (bansos) yang disoroti Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurut informasi, hal itu di sebabkan surat dari Direktur Mensos terkait perintah untuk memblokir sementara rekening penerima bansos kepada sejumlah bank di karenakan data penerima yang belum selesai.
Menanggapi hal itu sebagai anggota Komisi VI ada beberapa hal yang ingin jelaskan.
Pertama, tidak ada maksud bank BUMN untuk mempersulit pembagian bansos. Sejak Dari awal BUMN sudah dapat perintah yang jelas dari presiden dan menteri BUMN untuk bekerja keras membantu pemerintah untuk memerangi pandemi.
Kedua, tidak mungkin bank-bank BUMN melakukan tindakan menghalang-halangi kalau memang data dan perintah dari Kemensos jelas. Menurutnya, permasalahan terjadi karena ada informasi yang mengungkap bahwa permintaan memblokir rekening penerima bansos merupakan permintaan salah seorang direktur di Kemensos sehubungan dengan data.
“Ketiga, kita perlu jujur ya, sebagai Anggota Komisi VI yang bermitra dengan Bank BUMN atau Himbara, kita mendapatkan informasi bahwa ada surat blokir ya yang dikirimkan oleh Direktur Kementerian Sosial kepada bank-bank Himbara meminta untuk bantuan itu diblokir sementara dalam rangka pemenuhan data. Nah, ternyata Bu Risma melakukan protes ke lapangan, padahal bank tidak mau transfer karena perintah dari Kemensos. Ada surat dari direktur,” papar Andre.
Dikatakannya, hari itu juga di malam harinya Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Rahmat Koesnadi mengirimkan surat baru untuk membuka blokir rekening penerima bansos. Dari fakta itu andre menegaskan agar beberapa pihak jangan ada yang saling jatuhkan.
