Pewarta : Ayi Suherman
Kabupaten Sukabumi – Kabupaten Sukabumi di goyang gabungan 16 Ormas dan LSM dalam aksi damai, aksi demonstrasi dipusatkan di depan kantor Sekretariat Daerah dan gedung DPRD Kab Sukabumi di Palabuhanratu.
Mereka menyuarakan aspirasi masyarakat karena ketidakpuasan atas kinerja, berbagai tuntutan di suarakan termasuk Anggaran Dana Desa (ADD) yang di potong, selain itu juga para demonstran menyuarakan kepada Pemkab agar segera melakukan penghentian praktek pemotongan anggaran.
Para demonstran juga menuntut dengan mengarah ke para cukong subkontraktor proyek pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa. Penyampaian aspirasi dari 16 Ormas dan LSM di tujukan langsung kepada pemerintah daerah, agar segera menyelesaikan wajib pajak daerah, termasuk dana bagi hasil.
Selain penyelesaian perda dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang selalu tekornya PAD di akhir tahun. Para demonstran meneriakkan meminta Bupati Sukabumi dan Sekda untuk keluar menemui masa aksi demo.
Para demonstran gabungan, setelah di terima langsung oleh Sekda sebagai perwakilan dari pemerintah, dengan 7 tuntutan yang disampaikan, masa aksi melanjutkan aksi demonya ke gedung DPRD Kab Sukabumi dengan 4 tuntutan yang berbeda. Rabu (8/12/2021).
Ketua aksi yang di gawangi Hakim Adonara sekaligus ketua LSM Gapura mengatakan aksi kali ini dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia. Adapun tuntutan, yang mana 7 tuntutan sudah di sampaikan di kantor Sekretariat Daerah dan 4 tuntutan di gedung DPRD Kab Sukabumi ini.
Dari 7 tuntutan ke pemerintah daerah diantaranya peningkatan ADD, kemudian untuk menghentikan praktek subkon proyek, peningkatan kinerja para pegawai untuk peningkatan PAD, selain itu ada juga untuk penyelesaian pihutang wajib pajak dan dana bagi hasil.
Yang terakhir tuntun untuk Pemkab tata kelo keuangan dan aset daerah ini juga harus segera di bereskan, dirinya menilai tata kelola manajerial pemerintahan, terutama di keuangan dan pengelolaan aset di rasa amburadul,” cetusnya.
Sementara untuk 4 tuntutan ke DPRD diantaranya seputar masalah CSR, kemudian kaitan dengan peraturan daerah (Perda).
“Kami dari gabungan 16 Ormas dan LSM meminta kepada Pemkab dan DPRD untuk segera merealisasikannya, dan jika dalam waktu 3 bulan kedepan dari aksi ini tidak ada realisasinya, maka kami akan melakukan aksi demo lagi dengan masa aksi yang lebih banyak lagi,” jelasnya.
