Pewarta : Arief
Kabupaten Sukabumi – Di Tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi baik ditingkat Propinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dinas Bulan Oktober Tahun 2022, di Aula Sekretariat Daerah Kab.Sukabumi, Senin (17/10/2022).
Dalam rapat rutin bulanan tersebut, dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan Dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas keberhasilan penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021 dengan Kualitas Baik.
Selain itu, dilakukan pula penyerahan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Kepada Bupati Sukabumi Sebagai Tokoh Literasi Digital Daerah Tahun 2022, Piagam Penghargaan Dari Gubernur Jawa Barat Kepada Kabupaten Sukabumi Sebagai Penerapan TTE Terbaik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2022 Kategori Penggunaan TTE Terbanyak Pada Sandikami Award Tahun 2022.
Selanjutnya, penyerahan Piagam Penghargaan Dari Gubernur Jawa Barat Kepada Kabupaten Sukabumi Sebagai Terbaik II Daerah dengan Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbaik Tahun 2022.
Saat memberi arahan, Bupati Sukabumi, H.Marwan Hamami menyampaikan apresiasi kepada stakholder yang telah menyampaikan ekspose dalam rapat bulanan tersebut, terutama Disdukcapil yang telah berinovasi membuat aplikasi pelayanan administrasi kependudukan secara online.
“Sistem pelayanan online yang dibuat Disdukcapil ini sudah cukup bagus, namun harus dimatangkan kerahasiaan data-data kependuduknya,” ucap H.Marwan.
Melalui pelayanan online tersebut kata Bupati, selain bisa mengupdate data – data kependudukan, juga bisa mencetak secara mandiri dokumen kependudukannya dari desa tanoa harus ke kantor BKPSDM.
“Sistem ini harus terkondisikan secara baik untuk mempercepat pelayanan terhadap masyarakat,” tegasnya.
Selain itu tambah Marwan, saat ini Kab.Sukabumi tengah menghadapi kondisi siaga bencana, dengan hal ini diharapkan seluruh stakholder harus bahu – membahu dalam melaksanakan penanganan suatu kebencanaan didaerahnya.
“Ketika terjadi bencana, pihak kecamatan harus responsif melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD, agar segera melakukan tindakan pertolongan pertama, misalnya pembuatan posko pengungsian,” katanya.
