Pewarta – Roy P
Kota Ambon – Perwakilan Tenaga Kerja Sukarela RSU Haulussy mendatangi Gedung DPRD Propinsi Maluku untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana pembukaan PPPK di rumah sakit tersebut, Selasa (17/10/2022).
Kedatangan peserta aksi diterima oleh anggota Komisi IV DPRD Propinsi Maluku.
“Kami datang ke Komisi IV DPRD Maluku untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya issu dari pimpinan RSU Haulussy bahwa dalam waktu dekat akan diadakan pembukaan PPPK, namun kami selaku TKS dirumah sakit ini tidak diberitahu,” ucap koordinator aksi kepada awak media.
Para pengunjuk rasa mengaku resah dengan nasib masa depan mereka yang tak kunjung mendapatkan kabar baik.
“Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan BPKD, pada tanggal 1 Agustus 2022 lalu, terdapat 10 poin sebagai arahan untuk mengumpulkan beberapa pemberkasan terkait P3K tersebut,” ungkapnya.
Dikatakan, poin 1 sampai 4, pihaknya diharuskan mengumpulkan beberapa berkas personal diantaranya, KTP, Ijazah, dan KK yang nantinya disimpan dalam bentuk vorfile.
“Berkas tersebut disuruh dikumpulkan kepada pemegang mandat yaitu operator atau bagian administrasi, yang melakukan pengiputan pada RSU Haulussy, jujur saya bersama teman – teman berharap kepada Komisi IV untuk bisa mengambil langkah – langkah yang bisa membantu kami agar bisa masuk dalam P3K,” harapnya.
Dia menyebut, P3K ini bukan masa depan bagi mereka sendiri, tapi masa depan bagi anak dan istri/suami, bahkan orangtua yang harus dirawat dan dibiayai.
“Ketika P3K itu dibuka secara umum, kami bisa menerima, itu masing – masing pribadi yang melakukan proses secara tersendiri, tapi terlepas dari itu semua saya sampaikan harapan kepada Ketua Komisi IV dan para anggota dewan lainnya, agar membantu kami sebagai TKS, untuk diprioritaskan masuk dalam P3K yang pendaftarannya akan ditutup tanggal 31 Oktober 2022,” ujarnya.
“Kami hanya ingin kejelasan, kenapa P3K ini tidak disampaikan oleh pihak RSU Haulussy kepada kami selaku TKS,” tutupnya.
