Oleh : Siti Saadah ( Ibu rumah tangga)
Kesehatan adalah hal yang paling utama di inginkannoleh siapapun dian kita. Tidak ada sesuatu yang berharga seperti kesehatan.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung F-PKS Tedi Surahman saat mengakhiri reses masa sidang II 2023,mendapatkan keluhan dari warga terkait masalah bpjs yang bertempat di Gedung Pemancingan Neo Warung Lobak Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, kamis(16/2/23)
Di samping menerima keluhan, juga menerima aspirasi yang akan di tampung melalui lembaga legislatif.
Tedi Surahman yang berencana akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada pemilu serentak tahun 2024 ini, sebagian besar warga peserta reser mempertanyakan bpjs mandiri, ketika daftar masyarakat menjadi mampu setelah berjalan, menjadi tidak mampu karena PHK atau usaha kolaps akhirnya tidak mampu sebabkan nunggak iuran. Lebih lanjut, kebijakan BPJS bukan berada diranah pemerintah daerah, melainkan kebijakan pusat karena nunggak akhirnya tidak bisa digunakan ke rumah sakit.
Untuk warga yang nunggak bpjs, angkanya bervariatif bagi keluarga besar tunggakkannya bisa sekitar 2 juta hingga 8 juta, sedangkan nunggak bagi keluarga kecil berkisar ratusan ribu. Tribuntipikor.Com
Mayoritas rakyat disaat sakit umumnya tidak berfikir akan sembuh atau tidak, melainkan apakah mereka memiliki uang yang cukup untuk berobat. Selain itu layanan bpjs juga tidak sepi dari komplain. BPJS identik dengan pelayanan kesehatan yang buruk. Dirumah sakit banyak pasien tidak di tangani dengan baik, antrian panjang, tidak jarang rumah sakit mengutamakan pasien yang membayar cash yang dapat memastikan profit mereka.
Adanya bpjs sebagai pelayanan kesehatan rakyat telah terbukti gagal. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh manejemennya yang amburadul. Walaupun imkompetensi dari banyak petinggi biokrat bpjs juga memperburuknya. Tetapi terlebih karena secara inheren sistem ini tidak bisa menjamin pelayanan kesehatan berkualitas, manusiawi dan setara bagi setiap warga negara.
Dengan sistem saat ini bpjs dan pelayanan kesehatan yang seadanya, akar masalahnya adalah pemerintah tidak punya anggaran yang mencukupi untuk memberikan hak dasar ini bagi rakyat. Satu-satunya solusi yang bisa dipikirkan oleh pemerintah adalah meningkatkan pemasukan dengan menaikkan premi yang membebankan rakyat.
Sesungguhnya masyarakat kita punya kekayaan berlimpah untuk bisa meningkatkan anggaran kesehatan berkali lipat dan menerapkan pelayanan kesehatan universal yang bebas biaya bagi setiap rakyat. Namun kekayaan ini ada di tangan kaum kapitalis. Selain itu pemerintah yang ada lebih memilih untuk menggelontorkan uang untuk investasi infrastruktur demi kelancaran modal.
Kontribusi besar islam dalam sejarah dunia kedokteran adalah pendirian rumah sakit yang dibiayai oleh uang zakat. Ada bukti bukti bahwa rumah sakit ini berdiri pada abad ke-8 dan dengan segera menyebar ke seluruh dunia islam. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, tidak ada sesuatu yang lebih berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur.
Pemerintah berperan mengatur praktik dan pelayanan kesehatan di rumah sakit berupa pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan pelayanan publik, kompetensi dan standar oprasional prosedur. Peran negara dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan apalagi pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Seluruh pemasalahan ini tidak bisa direduksi menjadi satu selama kita hidup di bawah sistem kapitalisme yang berorientasi profit. Maka biaya kesehatan rakyat akan di dorong untuk di limpahkan kepada rakyat. Maka untuk sungguh-sungguh menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, kita harus keluar dari sistem kapitalisme ini menuju sistem islam yang secara menyeluruh yang di terapkan dalam aspek kehidupan yang menyeluruh. Wallahu a’lam bi ash-shawwab
