CIMAHI – Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyelenggarakan Workshop Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Kota Cimahi tahun 2023 selama dua hari yakni 8-9 Maret 2023, di Simply Valore Hotel Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Rabu (8/3/2023).
Hal itu guna meningkatkan kualitas dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi tahun 2024.
Kegiatan tersebut dibuka langsung secara resmi oleh Pj. Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nurgahawan. Sebagai narasumber yang ahli di bidangnya yakni Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, Windi Pramudyawardani, S.SI, M.SI, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Provinsi Jawa Barat, Ane Carolina S.S.i.,M.Eng, Dosen Centre for Economic and Development Studies (CEDS) Universitas Padjajaran Bandung, Dr. Bagdja Muljarijadi.
Menurut Dikdik, Indikator Makro Daerah merupakan salah satu instrumen yang harus menjadi bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
“Hal ini pun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” jelasnya.
Ia pun menyebutkan, keberhasilan pembangunan Kota Cimahi diukur melalui Indikator Makro Daerah dimana Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) menjadi bagian penting di dalamnya, seperti angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah.
“Laju pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi saat ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Selain itu, jumlah pengangguran pun kian menurun, tahun 2021 menjadi sebesar 13,07% dan pada tahun 2022 menjadi 10,77%,” katanya
Covid 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota yang hingga kini masih terasa dan sekarang sudah ada pengaruh.
Kini dihadapkan pula pada krisis global Rusia-Ukraina, meskipun pengaruhnya belum terasa secara signifikan tetapi sudah harus diperhitungkan pengaruh yang dapat terjadi ketika negara-negara besar mengalokasikan anggaran untuk belanja alat-alat perang pada krisis tersebut.
Hal ini tentu dapat berpengaruh pada kekuatan daya beli negara-negara lain dan juga dapat berpotensi menghambat laju ekspor negara kita kepada negara lain.
Pada akhirnya, rantai produksi di negara kita akan terganggu dan dapat menyebabkan pengangguran akan tetap tinggi.
Oleh karena itu, dalam penyusunan indikator kerangka ekonomi makro daerah perlu dipertimbangkan secara matang.
Berbagai pertimbangan perlu dipehitungkan jumlah industri yang kolaps dan perdagangan / UMKM yang terdampak sehingga perumusan pencapaian indikator relatif lebih progresif khususnya terkait tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi (rasio gini), dan secara akumulasi ekonomi untuk IPM.
“Diharapkan dari workshop ini dapat memberikan sebuah guidance, gambaran, tahapan demi tahapan yang dapat apa harus kita lakukan sehingga indikator makro kita dapat lebih baik.” harapnya.
“Saya berharap hasil tersebut dapat dapat meningkatkan kualitas dokumen rancangan RKPD Kota Cimahi tahun 2024, sehingga antara pusat dan daerah memiliki framework yang sama dalam perhitungan dan penyusunan kerangka ekonomi makro,” tutup Dikdik. (Red).*
