Oleh Geni Chintia (Guru & Aktivis Remaja Muslimah)
- Tingkat kemiskinan di Indonesia kian hari kian meningkat, salah satu penyebabnya adalah lapangan pekerjaan yang semakin menyempit, banyak pekerja yang terkena PHK, harga sembako semakin mahal dan lain sebagainya. Pada hari senin 16 oktober 2023 Bupati Dadang Supriatna menyalurkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim kepada 10.398 keluarga penerima manfaat (KPM) di 31 Kecamatan se-Kabupaten Bandung.
BLT ini diberikan kepada masyarakat sebesar 200.000. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai yang ditentukan oleh pemerintah daerah, yang salah satunya adalah masyarakat yang serba kekurangan atau miskin. Namun kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang berkecukupan atau kaya menerima bantuan BLT tersebut.
Negara berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang tidak mampu, sebab negara adalah pengurus rakyat. Negara juga harus memastikan setiap rakyatnya terpenuhi segala kebutuhannya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya kelaparan serta gizi yang tidak terpenuhi. Pandangan bahwa BLT akan menjamin kesejahteraan rakyat itu merupakan pandangan yang keliru dan menyesatkan, sebab BLT ini sifatnya hanya sementara dan jumlahnya pun sangat minim, tidak bisa memenuhi kebutuhan selama 1 bulan.
Dalam sistem kafitalisme yang saat ini diterapkan tidak ada jaminan pekerjaan, jaminan kesehatan serta pendidikan bagi rakyat. Karna jaminan yang menjadi dasar rakyat hidup sejahtera tidak ada, maka nasib rakyat semakin terpuruk. Jika kita lihat besaran BLT yang diberikan itu tidak sebanding dengan kebutuhan rakyat saat ini, maka BLT ini tidak akan sanggup mengeluarkan rakyat miskin dari jeratan kemiskinan. Kita ibaratkan rakyat miskin itu seperti penyakit yang kronis maka BLT ini hanya sebagai obat pereda nyeri saja, yang tidak bisa menyembuhkan.
Berbeda dengan sistem Islam, Negara menjamin kesejahteraan rakyat, dari mulai sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kepala kaluarga yang mencari nafkah akan dipermudah serta difasilitasi dalam bekerja, seperti pelatihan, bantuan modal tanpa riba, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Jika kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka yang wajib membantu adalah kerabatnya. Namun, jika seluruh kerabatnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka negara lah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga tersebut dari kas negara (baitul mal). Maka hanya dengan sistem islamlah yang dapat memberantas kemiskinan.
Wallahu’alam
