Pewarta : Roy P
Kota Ambon – Masyarakat asal Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (09/07/2024), terkait instalasi listrik yang sudah terpasang dibeberapa Kecamatan dan Desa di Bursel, namun tidak ada aliran listriknya sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan pasien di RSUD Bursel tidak tertangani dengan baik.
Peserta aksi demonstrasi diterima oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III, Santi Tethool.
“Kita selalu siap menerima dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi entah secara lisan maupun tulisan,” kata Rahakbauw.
Salah satu koordinator aksi Demonstrasi Vandy, menyampaikan, merujuk pada UU nomor 30 point ke – 29 soal pembangunan nasional baik listrik maupun sarana prasarana lainnya.
“Kami masyarakat Bursel juga ingin mendapatkan sentuhan pembangunan nasional terkait dengan listrik, banyak desa dan kecamatan di Busel yang belum teraliri,” katanya.
Dijelaskan, kecamatan dan desa yang menjadi kendala penting terkait aliran listrik diantaranya, Kecamatan Leksula, dan Kecamatan Kepala Madan serta Desa Mowali, Desa Wamkana, Batu Tulis, Wafat, dan satu dusun yaitu Dusun Walafau.
“Tentu kita semua ketahui bahwa listrik merupakan kebutuhan prima dalam melakukan kebutuhan pokok sehari-hari, namun sangat disayangkan karena tidak ada penanganan listrik dengan baik di Bursel sehingga berdampak pada proses pembelajaran anak sekolah yang menjadi terganggu akibat hidup dalam kegelapan, dan lebih tragis lagi bagi pasien penderita serangan jantung yang di rujuk dari Leksula ke Namrole dan dari Namrole harus dirujuk lagi ke Kota Ambon” akibat dari gangguan aliran listrik yang terjadi,” ungkapnya.
Maka, pihaknya menuntut keadilan dalam hal ini sebagai substansi yang membidangi agar warga dapat sejahtera secara nyata dalam menikmati fasilitas penerangan PLN.
Ia meminta gangguan jaringan dan instalasi yang mengalami kerusakan segera diperbaiki atau dinormalisasi instalasi karena sudah 4 tahun sejak tahun 2021 mangkrak.
“Kami mohon kebijakan dari DPRD Provinsi Maluku yang mempunyai kewenangan penuh untuk proses aliran listrik dapat terealisasi dengan baik,” pintanya.
Dia berharap DPRD Provinsi Maluku melihat persoalan yang dialami masyarakat Bursel agar dapat memberikan sentuhan, karena menurutnya, Bursel merupakan bagian tak terpisahkan dari Provinsi Maluku dan NKRI, sehingga sudah sewajarnya bisa mendapatkan fasilitas yang layak.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi III, Jhon Lewerissa dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan on the spot,” tanggap Rahakbauw.
