Oleh : Susi Trisnawati (Ibu Rumah Tangga)
Tahun 2024 merupakan tahun politik, pasalnya di tahun ini setelah kemarin di bulan februari kita melaksanakan Pemilu, november yang akan datang masyarakat akan melaksanakan Pilkada, warga Serentak akan menentukan kepemimpinan, baik yang ada di Provinsi, Kabupaten dan kota, yang mana Pilkada ini diharapkan mampu mempengaruhi pembangunan dan kebijakan di tingkat daerahnya.
Bukan hanya saja masyarakat yang ramai mempersiapknnya pesta rakyat ini, begitupun dengan pasangan calon yang ramai untuk mendaftar. Sebagaimana yang dilakukan sang petahan Dadang Supriatna yang kembali di dampingi oleh sosok artis Ali Syakieb yang resmi diusung oleh koalisi Bandung Bedas yang beisikan PKB, Nasdem, Demokrat, Gerinda, dan PAN, untuk maju di Pilkada 2024.
Bukan kali pertama Dadang Supriatna mengandeng artis. Menurut Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menilai kesuksesan Dadang Supriatna pada periode sebelumnya harus terus dilanjutkan pada periode selanjutnya. Dia meyakini pasangan tersebut bisa melakukan percepatan dan akselerasi kepada masyarakat. Kemudian terus mengembangkan program yang telah di gagas pada periode sebelumnya. Menurut Huda dengan adanya sosok Ali Syakieb bisa menjadi sosok anak muda yang dikenal masyarakat, punya tempat di hati masyarakat Kabupaten Bandung.
Pendaftaran calon untuk Pilkada 2024 telah terlaksana. Akankah membuahkan perubahan yang berarti?. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar, bahwa fenomena artis ini merupakan simbiosis mutualisme. Analisis yang mirip juga dikemukakan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun. Ubedillah menilai bahwa berbondong-bondongnya para pesohor itu dimanfaatkan partai untuk mendulang suara.
Ubedillah menilai sisi lain fenomena ini, yaitu kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi. Mereka terlihat tidak percaya diri dengan kader yang dibina selama ini sehingga memilih melamar artis untuk mencari simpatisan yang banyak untuk meraih suara rakyat. Meski tidak dimungkiri, di antaranya memiliki kemampuan berpolitik, tetapi ketika berhasil duduk di kursi, mereka nyatanya tidak membawa perubahan yang signifikan bagi rakyat.
Hingga kini, banyak rakyat masih dalam kesulitan. Mereka terpaksa mengikuti aturan yang dibuat anggota dewan meski keputusan itu justru menzalimi rakyat, seperti UU Omnibus Law, kenaikan pajak, penghapusan subsidi, dsb. Dari sini, terlihat ada dan tidak adanya, para pesohor itu tidak juga berdampak positif bagi rakyat.
Ini wajar terjadi karena setiap orang memiliki kepentingannya. Parpol akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara, syukur-syukur menjadi pemenang sehingga bisa menyetir kebijakan.
Walhasil, tidak bisa disalahkan manakala muncul anggapan kepentingan yang ada hanya sebatas materi. Kesenangan duniawi saja yang mereka inginkan. Misalnya, ambisi berkuasanya partai, keinginan mendapatkan kehormatan, gaji besar, fasilitas mewah, dsb.
Fenomena ini menjadi alarm bagi demokrasi. Siapa pun dapat menjadi pemenangnya, tidak perlu memiliki keahlian atau pendidikan khusus. Cukup punya ketenaran, mereka sudah bisa menjadi anggota parpol. Untuk menjadi anggota parpol pun juga tinggal daftar, tidak ada kualifikasi tertentu yang harus mereka penuhi.
Bisa bayangkan, jika para artis yang biasa bermain sesuai skenario, ketika mereka duduk sebagai anggota dewan, mereka tentu tetap memainkan perannya sesuai skenario. Si pembuat skenario tentu saja orang yang membiayai mereka saat pesta demokrasi.
Parpol juga malah berlomba mendapatkan dukungan rakyat. Bukannya memikirkan nasib dan terjun ke masyarakat untuk memaksimalkan peran, malah menggaet artis demi suara. Padahal, belum tentu para pesohor itu dapat memahami dan mewakili masyarakat karena sebelumnya mereka tidak pernah terjun ke bawah.
Inilah sistem kapitalis saat ini, apa pun bisa dilakukan asalkan sesuai keinginan, yaitu mendapat suara terbanyak. Bagi parpol yang terjun dalam demokrasi, politik itu hanyalah kekuasaan. Mereka akan ramai berpolitik ketika sudah dekat dengan waktu pemilihan. Namun, setelah pemilihan selesai, mereka diam melihat kebijakan yang menyengsarakan, bahkan malah mendukung kebijakan itu.
Pantas saja hal ini bisa terjadi karena sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diambil oleh kapitalisme, ideologi yang menganggap materi sebagai kepuasan tertinggi manusia. Di sisi lain, demokrasi juga sejalan dengan kapitalisme dalam konsep pembuatan aturan, yaitu yang berhak membuat aturan adalah manusia (legislatif). Bisa kita bayangkan jika yang membuat aturan itu para pesohor yang tidak memahami kebutuhan rakyat, tidak tahu masalah politik juga tidak mengerti agama, mereka akan seenaknya membuat aturan.
Berpolitik dalam Islam
Islam bukan sekadar agama ruhiyah. Islam adalah ideologi yang memiliki sistem kehidupan secara menyeluruh. Islam memandang politik bukan hanya masalah kekuasaan, melainkan soal mengurusi urusan umat. Parpol tidak boleh sekadar fokus pada suara.
Parpol yang sahih dalam Islam harus dibangun atas pemikiran (fikrah) Islam sebagai ideologi, memiliki metode yang jelas (tarekat) dalam perjuangannya, diisi oleh anggota yang paham fikrah dan tarekatnya, serta diikat dengan ikatan akidah, yaitu Islam. Jadi, parpol Islam tidak akan menggaet figur hanya demi meraih suara. Namun, parpol akan menggembleng anggotanya untuk memahami terlebih dahulu fikrah dan tarekat partai sebelum membolehkan mereka masuk menjadi anggota.
Parpol Islam akan benar-benar terjun dalam politik untuk mengurusi urusan rakyat. Ia akan selalu mengingatkan penguasa jika ada kebijakan penguasa yang tidak sesuai Islam. Parpol Islam yang sahih juga tidak akan mengambil demokrasi sebagai jalan meraih kekuasaan.
Prinsip dasar demokrasi sesungguhnya bertentangan dengan Islam. Parpol Islam yang sahih akan berjuang untuk melanjutkan kehidupan Islam, menjalankan perannya untuk mengoreksi penguasa, dan menyadarkan umat terhadap kebangkitan yang sahih. Hingga akhirnya, rakyat paham dan mendukung parpol Islam untuk memimpin mereka dengan ideologi Islam.
Sungguh, demokrasi hanyalah tempat yang cocok bagi politikus yang mementingkan kekuasaan. Parpol yang terjun dalam demokrasi hanya ingin berkuasa. Mereka tidak akan memperhatikan kebutuhan rakyat.
Oleh karenanya, jika kita ingin mencari kendaraan kebangkitan yang benar, harapannya hanya parpol Islam yang sahih yang tidak mau berada dalam jebakan demokrasi. Mereka tidak memerlukan anggotanya bertabur artis, melainkan menjaga anggotanya untuk memahami dan mengemban ideologi Islam. Wallahu’alam bishshawab.
