Oleh : Sri M Awaliyah (Guru SD di Kab.Bandung)
Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi dilantik untuk masa bakti periode 2024-2029. DPR tidak boleh tunduk dan tersandera oleh kepentingan parpol, elite politik, kekuasaan eksekutif, apalagi menjadi anggota DPR RI hanya demi meraup untung pribadi dan keluarga. Namun, harapan itu kelihatannya butuh upaya ekstra dan pembuktian dari DPR. Pasalnya, politik dinasti diduga masih kental melekat pada DPR periode 2024-2029. Sejumlah anggota DPR terpilih diketahui memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pejabat publik, elite politik, hingga sesama anggota DPR terpilih lainnya. Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memandang langkah menjadi anggota dewan dengan cara tersebut sebagai praktik buruk. Sayangnya, kata dia, tidak ada instrumen hukum yang mampu meluruskan tindakan sewenang-wenang parpol. Sinyalemen dinasti politik yang kental pada DPR periode 2024-2029 juga terpotret dari hasil riset Litbang Kompas. Ditemukan, ada 220 anggota DPR RI periode 2024-2029 terindikasi mempunyai ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional.(tirto.id)
Menyikapi hebohnya dinasti politik yang semakin terang-terangan, masyarakat perlu di sadarkan bahwa ini adalah praktik buruk politik demokrasi dimana dalam demokrasi praktik politik maupun praktik-praktik buruk lainnya dilakukan dengan segala cara untuk memenangkan kepentingannya, demi meraih suara terbanyak, berbagai upaya dilakukan. Menonjolkan ketenaran ala selebritis, mengeluarkan dana besar untuk iklan diri hingga serangan fajar, serta mengandalkan efek jabatan yang diemban kerabatnya. Peraihan suara lazim diwarnai praktik menghalalkan segala cara, berbagai kecurangan biasa dipertontonkan.
Dalam demokrasi, tujuan politik adalah meraih kekuasaan. Saat seseorang mencapai tahta kuasa, ia berupaya memperluas kekuasaan dengan menempatkan kerabatnya pada posisi strategi, tak salah jika berbagai kalangan menyebut sebagai aji mumpung. Mumpung berkuasa, mumpung memiliki segenap kekuatan untuk mengguritakan kekuasaan.
Pragmatisme politik adalah aspek menonjol dalam praktik demokrasi. Sungguh berbeda dengan penerapan politik Islam. Islam memandang politik merupakan aktivitas mengatur urusan rakyat berlandaskan syariat Islam. Jadi tujuan berpolitik bukanlah kekuasaan. Kekuasaan hanya sarana agar hukum Allah SWT bisa dierapkan.
Jabatan kepemimpinan bukan dambaan sebagaimana kehendak manusia masa kini yang rela menempuh cara apa saja demi meraihnya. Kepemimpinan adalah amanah, bahkan musibah. Tak heran, saat Umar Bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada masa Bani Umayyah, beliau menangis terisak-isak sambal mengucapkan inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun. Pemimpin Islam menyadari kekuasaan adalah amanah berat yang dipertanggungjawabkan tak hanya di hadapan rakyat, tapi juga kela dihisab di hadapan Sang Maha Penguasa Jagat Raya. Inilah pengendali utama yang membuatnya berhati-hati agar proses politik senantiasa berada di jalur Ilahi.
Pemimpin dalam sistem Islam diangkat bukan karena aji mumpung. Pun bukan berdasarkan bukan berdasarkan nepotisme, jalur keturunan, dan kekerabatan. Pemimpin diangkat berdasarkan syarat in’iqad (sah/wajib) : muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Kemampuan ini keharusan, karena jika lemah, tentu tak sanggup menjalankan urusan rakyat berasarkan AlQuran dan As Sunnah. Kemudian pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam bervisi melayani, mengatur urusan dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Jabatan kepemimpinan bukan dambaan sebagaimana kehendak manusia masa kini yang rela menempuh cara apa saja demi meraihnya. Kepemimpinan adalah amanah, bahkan musibah. Pemimpin dalam Islam menyadari kekuasaan adaah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan . Tak hanya dihadapan rakyat, tapi juga kelak dihisab di hadapan Sang Maha Penguasa Jagat Raya. Inilah pengendali utama yang membuatnya berhati-hati agar proses politik senantiasa berada di jalur Ilahi.
Wallahu ‘alam Bishowwab
