Pewarta : Red
Jakarta – Firdaus Cahyadi, Pakar Transisi Energi-Sosio Ekologis di TIFA Foundation, menegaskan bahwa Indonesia harus segera mengantisipasi jejak militerisme dalam pengelolaan sumber daya alam. Pernyataan ini disampaikan melalui tulisannya di Harian Kompas yang terbit hari ini, berjudul “Menapak Jejak Militerisme dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”.
Dalam artikel tersebut, Firdaus Cahyadi menguraikan bagaimana praktik militerisme yang berakar sejak era Orde Baru kini kembali muncul dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyoroti keterlibatan militer dalam aktivitas ekonomi ekstraktif, termasuk pertambangan, energi, dan program agroforestri, yang berpotensi memicu konflik sosial, deforestasi masif, serta pelemahan demokrasi.
“Militerisme di ranah politik, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, harus diantisipasi untuk menjaga demokrasi. Jika dibiarkan, model ekonomi ekstraktif yang didukung pendekatan militer akan mengancam hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, serta prinsip tata kelola yang transparan dan partisipatif,” tegas Firdaus.
Ia mencontohkan kasus di Papua, di mana keterlibatan militer dalam proyek pertambangan dan energi berisiko memperburuk konflik horizontal dan vertikal serta mempercepat laju deforestasi.
Menurutnya, tanpa pengawasan ketat dan pembatasan yang jelas, pendekatan ini dapat mengulang pola represif masa lalu yang justru merusak pondasi demokrasi kerakyatan Indonesia.
Firdaus menambahkan bahwa transisi energi yang adil dan berkeadilan iklim hanya mungkin terwujud jika pengelolaan sumber daya alam tetap berada di bawah kendali sipil, transparan, dan berbasis hak asasi manusia.
“Kita tidak boleh membiarkan militerisme menjadi bagian dari strategi pembangunan. Antisipasi sekarang, sebelum terlambat,” pungkasnya.
Firdaus juga menekankan pentingnya peran konkret masyarakat sipil dalam menjaga sumber daya alam.
“Masyarakat sipil harus saling bahu membahu melalui pembentukan jaringan advokasi lintas daerah, pemantauan independen terhadap proyek ekstraktif, dan partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Fakta menunjukkan bahwa di wilayah rawan seperti Papua dan Kalimantan, ketika masyarakat sipil bersatu dalam advokasi dan pengawasan, mereka berhasil mencegah eksploitasi berlebihan yang melibatkan elemen militer,” ucapnya.
Dengan demikian, lanjutnya, peran militer dapat difokuskan sepenuhnya pada tugas pokoknya yaitu pertahanan dan keamanan negara, serta tidak lagi menjadi alat untuk menyakiti atau meneror masyarakat lokal.
