Pewarta : Red
Jawa Barat — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3AKB Jawa Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kepala DP3AKB Jabar, Siska Gerfianti, menegaskan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan aparat penegak hukum menjadi kunci percepatan penanganan kasus. Koordinasi cepat bersama Kementerian Hak Asasi Manusia dinilai efektif, mulai dari penanganan awal hingga pemulangan korban.
Pemprov Jabar kini tengah menyiapkan SK Gubernur tentang Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang melibatkan unsur OPD, kepolisian, imigrasi, hingga lembaga perlindungan saksi dan korban, guna mempercepat dan mengefektifkan penanganan.
Selain aspek hukum, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan korban melalui pendampingan dan pelatihan keterampilan untuk mendorong kemandirian serta mengurangi tekanan sosial.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kementerian HAM RI, Martinus Gabriel Goa, menyebut Jawa Barat akan menjadi proyek percontohan (pilot project) kolaborasi pusat-daerah dalam pemenuhan HAM bagi korban TPPO dan pekerja migran. Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor, termasuk peran perwakilan RI di luar negeri dan masyarakat sipil.
Penguatan sistem perlindungan terintegrasi diharapkan tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga mendorong para penyintas menjadi agen pencegahan di masyarakat.
