Foto : Ilustrasi
Pewarta : Abd. Haris
Kabupaten Berau – Perselisihan yang melibatkan segelintir nelayan di wilayah Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi perhatian masyarakat setempat. Berbagai pihak meminta persoalan tersebut disikapi secara bijaksana dengan mengedepankan pemahaman terhadap inti permasalahan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Masyarakat nelayan mengkhawatirkan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, termasuk menjadikan persoalan itu sebagai alasan untuk menguasai atau mengusir pihak lain dari wilayah penangkapan ikan di perairan sekitar Tanjung Batu.
Salah satu pihak yang dilaporkan dalam kasus tersebut, Iwan, membeberkan kronologi kejadian yang menurutnya bermula dari tuduhan pengeboman ikan di sekitar bagan milik Herman selaku pelapor.
“Kami tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 WITA. Malam harinya, sekitar pukul 22.00 WITA, terjadi penggeledahan terhadap kapal saya. Saat itu saya tidak berada di atas kapal dan tidak mengetahui adanya tindakan tersebut,” ujar Iwan.
Ia menegaskan, penggeledahan dilakukan oleh sejumlah warga sipil tanpa surat izin maupun keterlibatan aparat berwenang.
“Penggeledahan itu dilakukan sepihak oleh orang-orang yang dikomandoi Herman. Tidak ada surat, tidak ada prosedur hukum, dan tidak melibatkan pihak berwenang. Tindakan seperti itu jelas melanggar aturan,” katanya.
Menurut Iwan, laporan yang ditujukan kepadanya juga tidak sesuai fakta di lapangan. Ia membantah tuduhan melakukan pengeboman ikan di sekitar bagan milik pelapor.
“Kalau dilihat dari titik koordinat yang mereka sebutkan dengan lokasi bagan mereka, jaraknya cukup jauh. Tuduhan itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini awalnya hanya selisih paham, tetapi kemudian dibesar-besarkan,” ungkapnya.
Iwan juga menilai tuduhan tersebut tidak memiliki dasar kuat dan meminta seluruh pihak melihat persoalan secara objektif tanpa terprovokasi.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Tanjung Batu mengingatkan agar konflik yang hanya melibatkan segelintir nelayan tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu kerukunan masyarakat pesisir.
“Kita harus memahami inti persoalan secara jernih dan tidak membiarkan masalah ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Jangan sampai ada upaya mengusir pihak lain dari wilayah ini dengan menjadikan konflik sebagai alasan,” tegasnya.
Ia menilai penyelesaian secara musyawarah di tingkat kampung menjadi langkah paling tepat guna menjaga stabilitas sosial dan hubungan antarwarga nelayan.
“Perselisihan sekecil apa pun sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lingkungan kampung agar tidak melebar ke ranah yang lebih besar dan menimbulkan dampak berkepanjangan,” ujarnya.
Masyarakat dan para nelayan juga diimbau tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, seluruh pihak diminta saling menghormati wilayah penangkapan masing-masing dan menjaga persatuan demi terciptanya keamanan serta ketertiban bersama di kawasan perairan Tanjung Batu.
