Pewarta : Lina SC
Kab. Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi raihan WTP kelima secara berturut – turut sejak 2021 dan keenam sepanjang sejarah Kabupaten Bandung Barat, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat yang telah mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik.
“Opini WTP ini merupakan bukti komitmen seluruh aparatur dalam menjaga amanah masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Jeje.
Meski berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, Jeje mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri.
Menurutnya, capaian tersebut harus berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 tersebut diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Bandung Barat dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat.
