Pewarta : Herlina SC
Kab. Bandung Barat — DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat tidak mengabaikan persoalan aset daerah dan transportasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD KBB yang membahas dan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (31/8/2026).
Ketua DPRD KBB, M. Mahdi, menegaskan kesepakatan KUA – PPAS bukanlah akhir dari proses penganggaran. Sebaliknya, dokumen tersebut menjadi pijakan awal menuju pembahasan APBD 2027 sekaligus momentum untuk memastikan berbagai persoalan mendasar daerah masuk dalam prioritas pembangunan.
Menurut Mahdi, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Pemkab Bandung Barat agar pelaksanaan pembangunan pada 2027 lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Aset Daerah Diminta Tak Lagi Bermasalah
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan DPRD adalah pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Mahdi meminta Pemkab Bandung Barat melakukan pendataan aset secara menyeluruh, termasuk memastikan keberadaan, kepemilikan, hingga status hukum setiap aset.
Ia mengingatkan jangan sampai pemerintah daerah memiliki aset, tetapi tidak memiliki data dan kejelasan status yang memadai.
“Jangan sampai masih ada aset daerah yang belum terdata dengan baik. Semuanya harus jelas, mulai dari keberadaan hingga statusnya,” ujar Mahdi.
Menurutnya, penataan aset bukan sekadar persoalan administrasi. Kejelasan status aset diperlukan agar aset pemerintah dapat dikelola secara optimal dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian bagi daerah di kemudian hari.
Transportasi Masuk Radar Pembangunan 2027
Selain aset, DPRD KBB juga menyoroti sektor transportasi.
Mahdi menilai transportasi memiliki hubungan langsung dengan aktivitas sehari – hari masyarakat, termasuk mobilitas warga dan kelancaran kegiatan ekonomi. Karena itu, pembangunan sektor transportasi membutuhkan kebijakan yang lebih terarah.
“Transportasi menjadi kebutuhan masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan ke depan,” katanya.
DPRD berharap sektor tersebut tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga ditempatkan sebagai bagian dari strategi meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat.
APBD 2027 Segera Dibahas
Setelah KUA – PPAS 2027 disepakati, DPRD dan Pemkab Bandung Barat akan memasuki tahapan pembahasan APBD 2027.
Pembahasan nantinya akan mengacu pada prioritas pembangunan daerah sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal Kabupaten Bandung Barat.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, berharap kesepakatan KUA – PPAS dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan secara lebih terukur.
Ia juga berharap seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan lancar sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Semoga seluruh proses selanjutnya diberikan kelancaran sehingga apa yang direncanakan melalui anggaran 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bandung Barat,” ujar Jeje.
Kesepakatan KUA – PPAS menjadi tahapan penting sebelum rancangan APBD 2027 dibahas dan ditetapkan bersama. Di tahap berikutnya, perhatian DPRD terhadap penataan aset dan sektor transportasi akan menjadi salah satu indikator sejauh mana persoalan mendasar KBB diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran tahun depan.
