Pewarta : Ida
Kota Bandung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menggulirkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) periode Juli – September 2026. Sebanyak 143.000 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 30 kecamatan menjadi sasaran program yang disalurkan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung.
Hingga 13 September 2026, penyaluran telah mencapai 66,43 persen atau sebanyak 2.849.760 kilogram beras dari total alokasi 4.290 ton.
Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan bantuan tersebut berupa beras kualitas medium dari Badan Pangan Nasional dengan alokasi 30 kilogram per keluarga untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
“Program CPP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat di tengah dinamika ekonomi yang masih berlangsung,” kata Gin Gin, Selasa (15/9/2026).
Dari total sasaran 143.000 keluarga, sebanyak 94.992 keluarga telah menerima bantuan. Penyaluran tersebut mencakup 22 kecamatan dan 91 kelurahan.
Sementara itu, masih terdapat sekitar 48.008 penerima di delapan kecamatan dan 60 kelurahan yang akan menerima bantuan pada tahapan distribusi berikutnya.
Gin Gin memastikan proses penyaluran terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh penerima memperoleh bantuan sesuai data yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Penyaluran CPP disebar secara bertahap agar berjalan tertib dan tepat sasaran. Kami juga memastikan kualitas beras yang diterima masyarakat berada dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” ujarnya.
Total 4.290 Ton Beras
Secara keseluruhan, program CPP periode Juli – September 2026 di Kota Bandung mengalokasikan 4.290 ton atau 4,29 juta kilogram beras.
Menurut Gin Gin, bantuan pangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat penerima, tetapi juga menjadi bagian dari instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Cadangan pangan pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” katanya.
Pemkot Bandung juga memperketat pengawasan distribusi untuk memastikan bantuan diterima sesuai jadwal dan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan.
DKPP bersama perangkat kewilayahan dan instansi terkait akan melakukan koordinasi apabila ditemukan kendala di lapangan, termasuk persoalan distribusi maupun data penerima.
Gin Gin menegaskan, program CPP merupakan salah satu upaya pemerintah memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.
Pemkot Bandung, kata dia, akan terus mengawal distribusi hingga seluruh bantuan tersalurkan kepada penerima yang berhak.
