Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Yogyakarta)-, Banyaknya pemudik yang datang ke DIY telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat lokal hingga banyak yang mengambil tindakan menutup akses kampung masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mempermasalahkan asalkan tidak benar-benar menutup dan mengisolasi kampung sehingga sama sekali tidak ada pergerakan.
Ditemui di halaman Gedung Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (30/03), Sri Sultan mengungkapkan, yang dilakukan oleh masyarakat di desa-desa tersebut sebenarnya bukan lockdown. Namun lebih mengacu pada istilah pembatasan sosial. Sri Sultan memandang kebijakan di desa tersebut adalah untuk pembatasan akses, mengingat di desa terdapat banyak akses keluar masuk. Dengan begitu kontrol kepada siapa saja yang mengakses desa bisa terdata dan terdeteksi dengan cepat.
“Kalau di desa itu terlalu banyak jalan yg bisa di tempuh, jalan masuk bisa dua atau tiga jalan. Dua jalan ditutup, sehingga menyisakan satu jalan, dengan harapan mempermudah kontrol siapa yang masuk, bagi saya itu no problem,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan yang juga didampingi oleh Wagub DIY, Sekda DIY, serta beberapa kepala OPD ini juga berharap agar pemudik di data dengan lengkap, termasuk siapa saja keluarganya. Mereka harus mematuhi protokol dengan membatasi aktifitas di luar rumah. Bukan berarti sama sekali tidak boleh keluar rumah untuk hal-hal yang sangat mendesak. “Bukan berarti tidak boleh keluar, karena kalau mereka merasa kurang sehat tetap harus keluar, periksa di rumah sakit atau puskesmas,” ujar Sri Sultan.
Pembatasan aktifitas luar rumah ini pun berlaku bukan hanya bagi para pemudik saja, meskipun untuk mereka perlu diperketat protokolnya. Mengingat mereka bisa saja datang dari zona merah dan lebih beresiko.
Menyikapi pemudik yang datang, Sri Sultan mengungkapkan, tidak mempersoalkan mereka yang ingin pulang. Namun yang dipermasalahkan adalah mereka yang mudik tidak disiplin sehingga dalam terjadi lonjakan jumlah ODP di DIY. Selain itu, pemudik tersebut buka hanya mereka yang ingin ketemu saudara saja, namun banyak juga yang merupakan korban PHK. Beragam motivasi dari mereka ini yang tidak bisa diabaikan oleh Pemda DIY.
“Pemudik ini mungkin pedagang yang merantau, karena Jakarta zona merah jadi tidak laku dagangangya. Mungkin juga korban PHK dan beban hidup di sana mahal. Ya masa mulih wae ora oleh,” jelas Sri Sultan.
Dengan berbagai latar belakang tersebut, Sri Sultan menekankan, sudah ada kebijakan dari DIY untuk pemudik, maka pemudik juga harus mematuhi aturan. Harus ada disiplin diri dan kontrol yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Sri Sultan mengungkapkan telah berkoordinasi dengan presiden untuk berkoordinasi wilayah mana yang merah. Dengan begitu Pemda DIY bisa memberikan informasi valid untuk masyarakat yang hendak bepergian atau datang dari wilayah tersebut. Sehingga bisa di antisipasi segala resikonya.
“Bagi kami itu penting untuk menyusun kebijakan. Selama ini kita tahunya hanya Jakarta dan sekitarnya saja, tapi saya kira tidak hanya itu saja,”tutup Sri Sultan
