Pewarta : Avenk
Koran SINAR PAGI, Kab.Sukabumi,- Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bekerja sama dengan Universitas Nusa Putra menyelenggarakan program Beasiswa bagi ASN ditingkat kecamatan, yang launchingnya dilaksanakan di Gedung Pendopo Kab.Sukabumi, Rabu (22/01/20).
Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Sukabumi, Solihin, selaku Ketua Panitia Program Beasiswa, Kuota program ini untuk 50 orang, masing – masing 1 (satu) orang per kecamatan, dengan sasaran para ASN ditingkat kecamatan, yang telah dinyatakan lulus seleksi.
“Peserta program ini akan dibebaskan dari segala pembiayaan, kecuali biaya KKN dan Wisuda,” ungkap Solihin, Rabu (22/01/20).
Sementara menurut Rektor UNP, Dr.Kurniawan, beasiswa tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Bupati dan kontribusi akademisi UNP khususnya, terhadap kemajuan Kab.Sukabumi.
“Kemajuan Kab.Sukabumi tidak hanya ditumpukan kepada bupati, tapi akademisi juga memiliki peran yang sama untuk turut memajukan daerahnya, demikian juga dengan pengusaha, agar bupati bisa bekerja lebih cepat, dalam mewujudkan Kab.Sukabumi yang religius dan mandiri,” tandasnya.
Dia berharap, program beasiswa ini jadi bagian dari seluruh kampus di Kab.Sukabumi, masing2 UNP, Stisip Widyapuri Mandiri dan STKIP Bina Mutiara, “Nusa Putra ingin menjadi triger dalam kemajuan Kab.Sukabumi,” pungkasnya.
Bupati Sukabumi, H Marwan Hamami, sangat mengapresiasi terhadap yang dilakukan Universitas Nusa Putra, menurutnya ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan kemampuan SDM untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah.
“Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukanlah hal yang mudah dilakukan, namun dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi, tidak ada hal yang mustahil dilakukan, sehingga anak cucu kita nanti, bisa menikmati apa yang telah dilakukan kita saat ini,” katanya.
Marwan berharap, kedepan program ini bisa menggaet juga para kepala desa sebagai penerima program beasiswa ini, agar lebih memahami segala hal tentang aturan dan perundangan – undangan, sehingga akan meminimalisir tingkat pelanggaran, akibat ketidakpahaman terhadap UU, pungkasnya.
