Pewarta : A Y Saputra
Koran SINAR PAGI, Kabupaten Ciamis – Soal pemanggilan salah satu wartawan online yang tergabung dalam Organisasi IPJI Alvine Noer Rizki oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Ciamis.ketua IPJI DPC Ciamis angkat bicara Ia menilai tindakan tersebut kurang menghargai profesi wartawan.
“Ini baru pertama kali terjadi di Ciamis. BK DPRD Ciamis seharusnya memanggil para pihak yang diantaranya pelapor, terlapor, dan para saksi,” kata Arif Golun saat dikonfirmasi di sekretariat IPJI Ciamis Senin (22/3/2021).
Kronologis Setelah sempat tertunda beberapa minggu, BK akhirnya melanjutkan pembahasan pelanggaran kode etik Dewan yang dilakukan oleh A R dari Fraksi Gerindera yang melakukan pungli ke salah satu puskesmas di Ciamis, dengan dalih perjalanan dinas dan mengatas namakan ketua komisi.
Menurut pria yang akrab dipanggil Golun, mengatakan ketika ingin memperoleh informasi sebagai alat bukti, BK tidak memanggil dan memeriksa wartawan. klarifikasi permasalahan bisa didapatkan dari jajak pendapat atau wawancara dari berbagai pihak terkait.
“BK hanya internal dewan, kalau berkaitan dengan hal umum, maka alangkah baiknya saling menghargai. Ini bisa jadi preseden buruk baik bagi jurnalis maupun bagi DPRD,” jelasnya.
Lanjut Arif Golun, dalam menjalankan profesi, semua wartawan mengacu pada UU Pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Sehingga, jika ada permasalahan berkaitan dengan produk pers, maka harus diselesaikan dengan aturan tersebut.pungkasnya
Menurut Sekertaris IPJI Ciamis Heru Pramono terkait sikap DPRD dalam hal pemanggilan insan pers yang awal mengangkat berita tersebut, lantaran menurutnya wartawan mengangkat berita itu sudah sesuai kode etik jurnalistik.
“Itu tidak perlu dilakukan, pemanggilan wartawan boleh dilakukan, jika seorang wartawan mengangkat berita yang tidak jelas sumbernya, tempat kejadian, atau istilahnya melanggar kode etik jurnalistik. Dengan demikian yang diberitakan punya hak klarifikasi, tapi ini kan beritanya sudah berimbang dan faktual,”
Menurutnya, nilai komprehensif wartawan di kasus tersebut bukanlah sebagai pelapor. Akan tetapi,kita berfikir positif thinking terhadap kinerja BK.
“Kita selaku jurnalis bagian dari kontrol sosial akan terus melakukan pemantauan meskipun sedikit kecewa, kita sikapi saja dengan bijak, supaya masyarakat nanti bisa tahu bagaimana nanti hasil keputusan BK di akhir jika semua sudah dilakukan pemanggilan,” punfkasnya
Sementara wartawan yang dipanggil BK Alvine Noer Rizky menuturkan, bahwa ia memenuhi panggilan BK DPRD tak lain hanyalah untuk menghargai dan membantu proses pembahasan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh politisi Gerindera itu.
“Saya mencoba fair saja, takut dikira tidak kooperative. Meskipun, dalam pemanggilan surat itu tidak ada tembusan ke redaksi,media saya” ucapnya.
“Yang jelas DPRD saja kan memiliki ketua, apapun aktifitas harus ada persetujuan ketua. Begitu juga dengan saya di perusahaan ada pimpinan, terlebih di surat,panggilan tercantum nama saya,dan nama perusahaan,setidaknya izin atau tembusan ke redaksi seharusnya ada,” imbuhnya
Dalam pemanggilan tersebut, Alvin diminta menjelaskan kronologis awal kejadian pungli yang dilakukan AR Pasalnya, menurut BK berita yang dimuat olehnya, menjadi rujukan BK dalam hal pembahasan.
Ketua BK DPRD Ciamis Nurmutaqin saat di wawancara awak Media membenarkan bahwa pemanggilan Alvin merupakan agenda BK dalam menempuh pembahasan permasalahan Oknum Dewan AR Ia mengatakan bahwa pemanggilan wartawan selain untuk klarifikasi adalah untuk bersilatirahmi.
“Ini merupakan bukti permulaan guna menyerap informasi terlebih dahulu. Sidang ini sifatnya tertutup, sehingga kami belum bisa menyampaikan bagaimana hasil keputusan dari pihak BK terkait yang sudah dimintai keterangan.
Lanjut Nurmutaqin dalam pemanggilan, ia berikan beberapa pertanyaan terhadap Alvine. “Ada tujuh pertanyaan kepada Alvine untuk bahan referensi kami. Adapun Alvine dipanggil, sambil silaturahmi,” ungkap Nurmutaqin saat diwawancara.
