Pewarta : Anis M,SE
Kota Depok – Ratusan Warga Kota Depok yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah (KRAMAT) melakukan aksi unjuk rasa terkait pembangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Kota Depok, karena Tanah Adatnya dirampas.
Ratusan warga yang berasal dari Kampung Bojong-Bojong Malaka, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya tersebut meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk keadilan, Rabu (09/03/2022).
Aksi tersebut dilatarbelakangi belum dibayarnya sejumlah lahan milik masyarakat oleh pihak UIII, yang nilainya diketahui masih ratusan miliar.
Menurut Ketua KRAMAT, Syamsul B Marasabessy, aksi yang dilakukan pihaknya tersebut merupakan bentuk penolakan terkait tanah warisan orang tua mereka yang diduduki oleh Kampus UIII.
Sebagian dari mereka yang berunjuk rasa tersebut merupakan saksi sejarah keberadaan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka, yang saat ini dikuasai UIII.
Syamsul menyatakan, warga mendukung pembangunan Kampus UIII yang merupakan proyek strategis Nasional.
“Selain langkah hukum, kami juga akan mengambil langkah politis. Kita mengajukan surat kepada Pak Jokowi agar segera menindaklanjuti dan peduli pada kita,” ungkapnya.
Syamsul bahkan menduga ada indikasi kecurangan yang dilakukan pihak pengembang, dengan melakukan duplikasi atas sertifikat yang sebenarnya tidak pernah ada.
“Sertifikat No 00001 sebagai pengganti Sertifikat tahun 81 milik RRI diduga Fiktif,” geram Syamsul.
Sementara Sertifikat kemenag 00002 Tahun 2018, lanjutnya, adalah pecahan dari sertifikat RRI 00001 tahun 2007, “makin gak jelaskan ?, data di kami lengkap semua, kami tidak akan mundur, kami akan demo sampai Istana Negara,” tandasnya.
Dia berharap pihak UIII tidak lupa akan keadilan untuk warga, “Hak kami sebagai hak milik adat, tolong dibayar, kami para pemilik dan ahli waris mengharapkan pemerintah memberikan keadilan buat kami,” sambungnya.
Dijelaskan Syamsul, meski pihak UIII telah menemui dan menampung apa tuntutan para pengunjuk rasa, namun UIII belum memberikan kepastian terkait yang diharapkan warga Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut.
“Kami memaklumi, karena yang menemui kami ini bukan decision maker (pengambil keputusan). Jadi, (harapan warga) mereka ingin melaporkan dulu ke pimpinan mereka, baru nanti akan berikan jawaban kepada kami,” jelas Syamsul.
Syamsul menegaskan, pihaknya akan terus melakukan sejumlah langkah untuk memperjuangkan hak warga Kampung Bojong-Bojong Malaka baik langkah hukum maupun politis.
