Ketetangan Foto : Jl.HZ Mustofa Kota Tasikmalaya yang akan menduplikasi Jalan Malioboro
Pewarta : Tono Efendi
Koran Sinar Pagi, (Kota Tasikmalaya),- Jelang massa akhir jabatan Walikota Tasikmalaya Drs H.Muhamad Yusuf yang tinggal 3 bulan (14 Nopember 2022), kini Mega proyek kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung Jl HZ Mustofa dan Cihideung, mulai dikebut pengerjaannya siang malam.
Pantauan koran Sinar Pagi, Rabu (20/7/2022) malam, pembangunan sistem drainase perkotaan dimana penataan trotoar jl HZ Mustofa Cihideung yang bersumber dari DAK 2022 dengan Nilai kontrak :Rp 5. 489.410.000,-, dan dikerjakan oleh CV Cahaya Terang dengan Konsultan Pengawas : CV Abdurrohaman Konsultan, di target harus sudah selesai dalam 110 hari kerja yang diprediksi sebelum Ulang Tahun Hari Jadi Kota Tasikmalaya ke 22 pada 17 Oktober 2022 Mega proyek ini diperkirakan rampung.
Namun demikian, pekerjaan proyek pelebaran trotoar/pedestrian ini disorot oleh berbagai pihak, diantaranya datang PC PMII Kota Tasikmalaya. PMII Sebut Proyek Pedestrian tidak Realistis dan tidak Pro Rakyat
Ardiana pengurus PPMI kota Tasikmalaya mengatakan, sebagaimana pedestrian adalah suatu konsep, yang mana kegiatan ini diproyeksikan sebagai konsep jalan kaki.
Namunpun demikian, PC PMII Kota Tasikmalaya akan konsen menganalisa, mengkaji serta menginvestigasi mengenai wacana dan pelaksanaan program tersebut, dikarenakan akan menyentuh banyak aspek dan banyak OPD yang terlibat.
“Sangat disayangkan pemerintah saat ini tidak secara realistis memahami sosiologi masyarakat Indonesia, khususnya sosiologi warga kota Tasikmalaya,” ungkap Ardiana, Selasa (19/07/2022).
Menurutnya, dalam penelitian/studi yang dilakukan stanford univercity bahwa indonesia menempati posisi pertama sebagai negara yang malas berjalan kaki.
Masih kata dia, rata-rata orang Indonesia hanya berjalan kaki 3.513 langkah perhari, jauh lebih sedikit dari catatan global yang rata-rata berjalan 5000 langkah kaki dan Hongkong adalah negara dengan masyarakat yang paling banyak berjalan kaki dengan rata-rata 6.880 langkah perhari.
Konsep pedestrian ini tentu akan memunculkan banyak respon keberatan dan komplain. Yang pertama, ini tidak sejalan dengan kepentingan pengusaha dimana jalur distribusi barang akan sangat terganggu dan tidak seperti biasanya.
“Belum lagi akan menambah cost lebih karena harus menggunakan jasa troly. Jika walikota bilang distribusi ini masih bisa diberikan solusi ketika saya melihat DED (detail engineering design) justru sulit akses untuk melakukan distribusi, karena ada bagian-bagian dari penataan yang bisa menghalangi,” katanya.
Ardiana pun menilai, proyek ini sama sekali tidak mengakomodir kepentingan PKL, dan mengubur lapak tukang parkir yang menggantungkan hidupnya disana, belum lagi pendataan dan realokasi atau solusi belum jelas arahnya. Sekarang saja diwaktu pengerjaan omset PKL atau tukang parkir sudah terganggu, ujarnya.
“Artinya dengan berjalannya aktifitas pengerjaan proyek ini mereka akan merugi, padahal setelah kita tanya, mereka rutin membayar pajak dan retribusi. Jadi hemat saya minimal diwaktu pengerjaan ini walikota bisa memikirkan kompensasi dan bertanggungjawab atas kerugian mereka, karena hanya darisanalah mereka bisa makan dan menggantungkan hidupnya,” imbuhnya.
Dalam masalah ini, yang harus dimengerti tentunya estetika tidak lebih penting dari berdialektika. Maka saya bersama rakyat dan mahasiswa siap untuk menantang debat terbuka dengan walikota, sekda & OPD lainnya khususnya PUPR mengenai penataan kota dan semi pedestrian,” tantang Ardian dengan nada serius
Bahkan dirinya menyebut, jika ditarik konteks pedestrian yang tidak realistis ini ke Jalan HZ Cihideung sebagai pusat transaksi atau perputaran ekonomi kota Tasikmalaya, yang menurut Walikota dengan rasa percaya dirinya proyek ini akan seperti malioboro.
Padahal, sudah jelas bahwa antara jalan HZ dan Malioboro memiliki perbedaan konteks, baik secara historis maupun kultural.
Kalau Malioboro jelas berdekatan dengan objek wisata yang memang dengan itu bisa menarik para pengunjung baik dari wisatawan lokal, nasional maupun internasional untuk berkunjung menikmati kuliner, kreasi seni dan yang lainnya. belum lagi malioboro dikarunai suatu perjalanan historis yang panjang, serta memiliki ikon yang unik dan menarik.
“.Kini yang jadi pertanyaannya, kenapa harus menduplikasi Malioboro? Kenapa tidak berinovasi atau berkreasi untuk memiliki identitas sendiri dengan ikon tersendiri? Sebagai kota yg memiliki title kota santri dan berstatus sebagai kota industri dan jasa,” tanya Ardiana sambil menggeleng gelengkan kepalanya
Alasan berikutnya, lanjut dia, mengapa PMII mengatakan bahwa proyek dari pemkot ini tidak merakyat. Karena (applicated) tidak memiliki semangat pemerataan pembangunan. Pihaknya bisa melihat dengan kentara bahwa pembangunan-pembangunan dikota tasikmalaya cenderung terpusat.
“Coba saja lihat dibeberapa kecamatan (diluar pusat kota) pemerintah cenderung abai dan tidak mau menyentuh untuk membangun peradaban yang maju,modern diwilayah itu. Artinya yang direvitalisasi, dan direnovasi hanya pusat kota saja, sementara yang lain kurang diperhatikan,” tuturnya.
Seharusnya, Pemkot lebih baik membuat perencanaan membangun insfrastruktur di setiap wilayah pinggir kota dulu, ini akan menarik investor dan membuka kran investasi jika insfrastrukturnya sudah baik. selebihnya ini akan menghidupkan ekonomi disetiap penjuru dan sudut wilayah di daerah kota Tasikmalaya tidak hanya pusat kota saja.
“Karena berbicara suatu kota industri dan jasa tidak bisa dilokalisir di satu titik tempat, karena ini berbicara status/domain kota. Bukan titik atau tempat,” pungkas Ardiana.
