Pewarta : Frans Ganyang
Koran SINAR PAGI, Kab. Bogor,-Menindak lanjuti pemberitaan Koran SINAR PAGI sebelumnya terkait adanya dugaan skandal korupsi berjamaah, seputar pengelolaan dana BOS di tingkat Sekolah Dasar Begeri ( SDN ) kian berbuntut panjang, disinyalir selain tidak propesionalnya oknum K3S berinisial ” A ” dalam menyikapi hal di maksud juga tidak memahami UU no. 40 tahun 1999 tentang PERS dan bahkan selain sudah mengkang kebebasan PERS juga ada unsur intimidasi terhadap pewarta dalam menjalankan tugas jurnalistik, Apa lagi sudah mencatut nama institusi MABES POLRI seolah – olah mereka kebal hukum merasa terbackingi yang secara kebetulan anak saya merupakan penyidik katanya dengan nada sesumbar via pesan whatsapp untuk menakut – nakuti wartawan dan sudah barang tentu di tunggangi unsur kepentingan lain.
Adanya hal tersebut patut kami sayangkan, di era Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP ) dewasa ini masih saja ada oknum ASN yang bersikap arogan dan merasa hebat alias paling bener sendiri di karenakan memiliki koneksi dengan APH; Mungkin…! patut diduga oknum K3S tersebut terlibat dalam skandal gelap akan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dikarenakan selain mengetahui juga ada pembiaran oleh yang bersangkutan.
Disinyalir, adanya dugaan skandal korupsi berjamaah dalam pengelolaan dana bos tingkat sekolah dasar negri secara terselubung, terorganisir ,terstruktur, sistematis dan masif dalam prakteknya. Anehnya, dinas pendidikan Jabupaten Bogor dan pihak terkait masih bungkam tanpa aksi dan seolah – olah tutup mata.
Sementara itu, di tempat terpisah, Bung TONI. S.H, M.H merupakan salah satu pegiat anti korupsi yang memang konsen dalam mengawal demi terciptanya roda pemerintahan yang bersih di bumi tegar beriman angkat bicara.
“Saat ini kita masih menyiapkan laporan dan melakukan kajian untuk segera menindak lajuti hasil temuan di lapangan yang dalam waktu dekat akan kita tembuskan kepada aparat penegak hukum dan untuk narasumber, bahkan ada oknum guru sanggup memberikan kesaksian apabila diperlukan untuk menguak dugaan skandal korupsi berjamaah nanti sudah kita siapkan agar dapat diproses sesuai mekanisme hukum, kita juga tidak akan mentolerir bagi mereka yang terlibat nantinya agar mendapatkan perlakukan sama di mata huhum dalam pemberantasan korupsi,” tegas Bung Toni
