Pewarta – Roy P
Kota Ambon – Terkait dengan ketidakhadiran Gubernur Maluku, Murad Ismali dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP pada 24-25 Agustus 2022 lalu, yang dianggap tidak layak, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Watimury mengungkapkan, bahwa diwaktu yang bersamaan, Gubernur harus menghadiri acara yang tidak bisa ditinggalkan.
“Kita harus tahu bahwa pada Tanggal 24 Agustus 2022 itu direncanakan akan datang Ketua KPK ke Kota Ambon, makanya kita tunda, Pak Murad sebagai Ketua DPD PDIP yang adalah Gubernur Maluku, tidak mungkin tidak perhatian pada penyelenggaraan Rakerda partainya,” ucap Watimuri.
Mengingat hal tersebut, lanjutnya, maka pelaksanaan Rakerda ditetapkan ulang jadi tanggal 30 sampai 31 Agustus 2022.
“Semua persiapan itu dilakukan Tanggal 30 dan 31 Agustus 2022, dan sebagai Ketua DPD sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti Rakerda yang juga dihadiri Ketua DPP Partai PDI P untuk membuka Rakerda sekaligus memberikan kuliah umum di UNPATTI,” imbuhnya.
Kemudian, ujar Watimury, 2 (dua) hari menjelang tanggal 30 tersebut, ada informasi bahwa Presiden RI akan datang ke Maluku usai KKT.
“Pertanyaannya Pak Murad sebagai Gubernur apakah ketika Presiden datang tidak ada ?, maka itu Gubernur turut hadir mendampingi Presiden,” katanya.
Jadi kata Watimury lagi, ketidakhadiran Gubernur dalam Rakerda tgl 30 – 31 Agustus 2022 lalu itu bukan hal kesengajaan.
“Sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, karna Pak Gubernur tidak mungkin tidak menghadiri kunjungan Presiden, dan tidak mungkin juga tunggu waktu tgl 1 baru berangkat, hal ini tidak bisa, beliau harus tiba di KTT lebih awal untuk mempersiapkan pasukan pengamanan sebelum Presiden datang di Maluku,” lanjutnya.
Menurut Watimury, kalau terjadi sesuatu terhadap Presiden pasti Gubernur Maluku yang harus bertanggung jawab.
“Jadi kalau ada kalimat atau statemen yang dikatakan saudara Yusuf itu, jujur saya sangat kesal juga, seharusnya dia memahami permasalahan dengan benar dan jeli, jangan menuding yang lain – lain,” tegasnya.
