Oleh : Sri M. Awaliyah (Guru SD di Kab. Bandung)
Ratusan masyarakat kampung Lolongokan dan pemerintah desa Cilame Kabupaten Bandung melakukan aksi swadaya dengan memperbaiki beberapa lubang yang rusak di jalan lintas yang menghubungkan antara kabupaten Bandung dengan kabupaten Bandung Barat. Salah satu warga menjelaskan perbaikan jalan ini sudah berlangsung lama sekitar 5 tahun lebih. Perbaikan jalan dilakukan swadaya dikarenakan banyak warga yang melintas jalan jalan tersebut banyak yang mengalami kecelakaan, serta tidak ada perhatian dan perbaikan dari pemerintah kabupaten. (jabarekspres.com)
Permasalahan jalan rusak, baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten sudah semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola. Kerusakan jalan di kabupaten Bandung yang sudah berlangsung lama menjadi bukti masih abainya pemerintah terhadap kondisi masyarakat. Fenomena ini membuktikan, pembangunan infrastruktur jalan nyatanya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok.
Dalam sistem demokrasi kapitalis pembangunan bisa dikatakan sebagai pencitraan saja. Seharusnya pemerintah peduli dengan kondisi masyarakat karena penguasa sebagai pelayan rakyat, bukan pencitraan pribadi. Penguasa dan pencitraan merupakan kembar yang tak terpisahkan, wajar saja bila sebagai masyarakat menggunakan metode viral di media sosial untuk mendapatkan atensi dan solusi penyelesaian jalan rusak. Semua ini membuktikan lemahnya sistem pengurusan umat dalam sistem politik demokrasi.
Berbeda dengan penerapan sistem Islam, Islam menjadikan penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab dalam Islam seorang pemimpin adalah pelindung bagi rakyat. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nya di hari kiamat kelak atas amanah yang dipegangnya. Amanah penguasaan Islam akan diberikan kepada individu yang berkompetensi dan komitmen tinggi.
Masalah infrastruktur jalan pun menjadi salah satu hal yang harus di urusi oleh pemimpin dalam sistem Islam karena merupakan kebutuhan vital rakyat untuk melancarkan keperluan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan kenyamanan dan keamanan jalan umum bagi rakyat.
Dalam sistem Islam, setiap pembangunan sarana prasarana publik seperti jalan, dilakukan untuk melayani kemaslahatan rakyat. Negara wajib menyediakan sarana jalan yang baik sesuai kebutuhan riil dengan kualitas yang baik dan gratis. Pembangunan jalan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi semata, namun dalam Islam semua sarana jalan dilakukan secara adil sampai kepelosok darah karena jalan menjadi sarana publik yang menjadi tanggung jawab negara demi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.
Wallahu a’lam bish-shawab.
