Oleh : Sri M. Awaliyah (Guru SD di Kab. Bandung)
Mendekati bulan puasa, kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) Pemerintah Kabupaten Bandung pun mulai melakukan langkah-langkah pengendalian harga komoditas pangan. Kepala Disperdagin Kabupaten Bandung Dicky Anugrah mengakui, sejumlah harga kepokmas mengalami kenaikan, termasuk harga beras premium dan medium yang naik cukup signifikan. Menurut dia, kenaikan harga beras dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya adanya perubahan musim tanam akibat fenomena El Nino serta gangguan dalam distribusi beras akibat long weekend. Untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok, terang dia, Disperdagin memonitoring harga kepokmas secara berkala, serta akan melaksanakan operasi pasar.(pikiran-rakyat.com)
Mahalnya harga pangan menunjukkan gagalnya negara menyediakan pangan yang murah bagi rakyat. Negara harusnya mengantisipasi kenaikan harga. Sayangnya hal ini mustahil terwujud karena peran negara saat ini hanya sebagai regulator atau pengatur kebijakan bukan pengurus rakyat. Inilah tabiat negara kapitalis. Dalam sistem kapitalisme kendali negara ada di tangan para korporat dan oligarki. Prinsip kapitalisme adalah membatasi gerak negara dan memberi ruang sebebas-bebasnya bagi para pemilik modal untuk menguasai segala sektor termasuk sektor pangan.
Hal inilah yang menyebabkan kekacauan produksi, distribusi, hingga ketersediaan bahan pangan di pasaran akibat permainan kartel dan mafia pangan. Namun negara menunjukkan ketakberdayaan atas keberadaan kartel dan mafia bahan pangan ini. Kenaikan harga pangan yang terus menerus menunjukkan betapa abainya penguasa dalam sistem kapitalisme. Hal ini tentu sangat berbeda dengan penguasa dalam sistem Islam. Rasulullah saw menegaskan dalam sabdanya “Imam adalah Ra’in bagi rakyatnya dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Ahmad dan Bukhari).
Dari hadis ini umat mestinya sadar bahwa keberadaan pemimpin dalam sistem Islam adalah sejatinya sebagai pengurus rakyatnya. Istimewanya dalam sistem Islam pemenuhan kebutuhan rakyat bukan dihitung secara kolektif. Melainkan secara individu perindividu. Sehingga tanggung jawab untuk mengurus setiap individu rakyat sudah menjadi tupoksi bagi penguasa. Mereka, para penguasa ini harus berupaya dengan segenap cara untuk meriayah rakyatnya jika tidak maka mereka sudah berbuat dzalim.
Islam memiliki mekanisme agar harga pangan dapat stabil dan terjangkau. Konsep ini tertuang di dalam sistem ekonomi Islam yang secara praktis akan diterapakan dalam sistem pemerintahan Islam. Terkait fakta harga maka harus kita ketahui bahwa harga adalah hasil pertukaran uang dengan barang. Harga ditentukan oleh penawaran (supply) dan permintaan (demand). Sehingga jika barang yang ditawarkan jumlahnya melimpah namun permintaannya sedikit maka harga akan turun. Sebaliknya jika barang yang ditawarkan sedikit sedangkan permintaannya banyak maka harga akan naik. Dengan demikian harga akan mengikuti hukum pasar. Sementara hukum pasar ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Maka cara yang logis agar harga di pasar stabil adalah dengan memastikan penawaran dan permintaan barang seimbang.
Bukan dengan mematok harga sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa kapitalis saat ini. Apalagi pematokan harga ini dapat menyebabkan inflasi. Dalil dilarangnya pematokan harga adalah af’al (tindakan) dan qoul (sabda) rasulullah. Ketika itu harga barang-barang naik dan para sahabat rasulullah datang kepada rasul meminta agar harga barang ditetapkan (dipatok) agar masyarakat bisa membelinya. Namun permintaan para sahabat ditolak rasulullah dan beliau bersabda “Allah-lah Dzat yang Maha Mencipta, Menggenggam, Melapangkan Rezeki, Memberi Rezeki dan mematok harga” (HR. Ahmad dari Anas)
Itulah paya yang dilakukan Islam yang akan memudahkan rakyat menjangkau kebutuhan hidupnya. Sudah saatnya umat melihat penerapan Islam secara sistemik adalah satu-satunya solusi logis dan solusi tuntas untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul akibat diterapkannya kapitalisme global saat ini.
Wallahu a’lam bish-shawab.
