Peristiwa

Antisipasi Terjadi Keracunan Massal Akibat MBG, Pemkot. Sukabumi Bentuk Satgas MBG

adminsigiku.com
×

Antisipasi Terjadi Keracunan Massal Akibat MBG, Pemkot. Sukabumi Bentuk Satgas MBG

Sebarkan artikel ini

Pewarta : Arief

Kota Sukabumi – Menyusul banyaknya jasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, dimana yang terbaru, sebanyak 1.333 siswa di Kabupaten Bandung Barat menjadi korban. Sebagai upaya pencegahan kasus serupa terjadi di Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG melalui Rapat Koordinasi Percepatan Program dan Pembentukan Satgas MBG yang digelar di Opproom Setda, Rabu (24/9/25) lalu.

“Pembentukan Satgas MBG ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor: 188.45/253-SAHLI/2025,” ujar Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki

Rakor tersebut menghadirkan Koordinator Wilayah BGN, Koordinator Kecamatan BGN, ahli gizi, camat, hingga kepala puskesmas. Satgas MBG memiliki empat fokus utama, yakni:

1. Menyusun dan memegang acuan Standar Operasional Prosedur (SOP) jaminan keamanan pangan.

2. Melakukan akselerasi dengan stakeholder kewilayahan.

3. Melakukan identifikasi dini terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB).

4. Memberikan edukasi masyarakat tentang pola makan dan hidup sehat.

Ayep Zaki menegaskan, program MBG harus menjadi perhatian bersama melalui koordinasi lintas sektor, mulai dari kelurahan, kecamatan, puskesmas, BKKBN, hingga polsek.

“Satgas MBG diharapkan mampu menjaga kondusivitas program, mulai dari pengelolaan menu, higienitas dan sanitasi, penentuan penerima manfaat, hingga keseimbangan gizi. Penggunaan bahan baku yang tidak segar menjadi salah satu pemicu KLB. Karena itu, kualitas pangan harus benar-benar layak konsumsi,” jelasnya.

Wali kota juga mengingatkan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dinas, dan unsur Forkopimcam mengacu pada SOP keamanan pangan, memperkuat sinergi, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti persoalan menjamurnya dapur baru yang melebihi kuota, sehingga berdampak pada distribusi penerima manfaat. Untuk mengatasinya, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR berencana membangun dapur pemerintah daerah (dapur pemda).

“Dapur pemda ke depan harus menjadi contoh dalam tata kelola pelayanan MBG, baik dari sisi kualitas, higienitas, maupun standar gizi,” ungkap Ayep Zaki.

Diakhir acara, ia menyampaikan keprihatinan atas musibah keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di Bandung Barat.