Pewarta : Arief
Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyoroti langsung lemahnya kualitas layanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dinilai masih belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Layanan krusial seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, hingga akses pasar kerja disebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aplikasi yang kerap bermasalah hingga saluran informasi yang sulit dijangkau.
“Layanan tidak boleh bermasalah. Saya tidak ingin masih ada aplikasi yang down dan kontak informasi yang tidak bisa dihubungi,” tegas Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Pernyataan ini sekaligus mengakui bahwa persoalan layanan di Kemnaker bukan sekadar isu teknis, melainkan berimbas langsung pada akses masyarakat terhadap perlindungan kerja. Di tengah tekanan ekonomi yang belum mereda, gangguan layanan justru berpotensi mempersempit akses pekerja terhadap hak-haknya.
Yassierli menekankan, perbaikan tidak bisa lagi bersifat parsial. Selama ini, lemahnya koordinasi antarunit dinilai menjadi salah satu akar masalah yang membuat layanan publik berjalan tidak optimal dan cenderung terfragmentasi.
“Satu layanan didukung banyak unit. Kalau tidak solid, pasti bermasalah,” ujarnya.
Ia pun mendorong pembenahan menyeluruh, mulai dari koordinasi internal hingga pola kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap tantangan global, termasuk tekanan ekonomi dan krisis energi.
Namun demikian, dorongan perbaikan ini juga menjadi catatan penting: Kemnaker dituntut tidak sekadar berbenah di internal, tetapi mampu memastikan layanan benar-benar hadir, cepat, dan tanpa hambatan bagi pekerja dan pencari kerja yang bergantung padanya.
Di tengah kondisi ekonomi yang menekan, kualitas layanan publik bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.
