Pewarta : Red
Kab. Bantaeng – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai berdampak langsung terhadap sejumlah layanan publik di daerah, termasuk pelayanan bagi Jamaah Calon Haji (JCH) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memastikan tahun ini tidak dapat menyediakan fasilitas gratis bus pengantaran dan penjemputan Jamaah Calon Haji dari Bantaeng menuju Asrama Haji Embarkasi Makassar.
Kepala Bagian Kesra Pemkab Bantaeng, Nurdin, menyampaikan permohonan maaf kepada para calon jamaah haji atas kebijakan tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil sebagai dampak langsung dari pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang mempengaruhi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saat ini kita diperhadapkan dengan pemangkasan anggaran. Bagi kami sebenarnya tidak ada kegiatan yang boleh dipangkas karena semuanya merupakan pelayanan dasar untuk kemaslahatan umat,” ujar Nurdin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah berada dalam posisi sulit karena harus menentukan prioritas di tengah keterbatasan fiskal. Berbagai program keagamaan dan sosial dinilai sama pentingnya dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurut Nurdin, setelah melalui berbagai pertimbangan, pemerintah akhirnya harus memilih kegiatan yang sementara belum dapat diakomodasi dalam APBD tahun berjalan.
“Setelah mempertimbangkan konsekuensi positif dan negatif, serta meninjau berbagai pilihan, di antara program seperti insentif guru mengaji, imam masjid, pembina TPA dan pondok pesantren, beasiswa hafiz, kegiatan MTQ, hingga fasilitas pengantaran dan penjemputan jamaah calon haji, harus ada yang dikurangi atau tidak terakomodasi,” jelasnya.
Keputusan tersebut memunculkan perhatian publik karena layanan transportasi haji selama ini menjadi salah satu bentuk pelayanan sosial yang dirasakan langsung masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kewajiban menjaga keberlangsungan program keagamaan dan pendidikan berbasis masyarakat.
Meski demikian, Pemkab Bantaeng memastikan pelayanan administratif dan pendampingan terhadap Jamaah Calon Haji tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Nurdin berharap kondisi fiskal daerah dapat membaik pada tahun mendatang sehingga fasilitas transportasi bagi Jamaah Calon Haji dapat kembali disediakan.
“Semoga tahun depan kondisi anggaran kembali normal sehingga pemerintah daerah bisa kembali memfasilitasi keberangkatan dan penjemputan Jamaah Calon Haji,” pungkasnya.
