Pewarta : Ida
Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengakui membludaknya keluhan orangtua dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bukan semata – mata kesalahan masyarakat, melainkan cerminan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan akses Pendidikan Negeri bagi seluruh warga.
Pernyataan itu disampaikan Dedi menyusul viralnya aksi protes sejumlah orangtua di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah anak mereka terancam tidak lolos seleksi SMA/SMK negeri.
“Hari ini apabila banyak orangtua marah karena anak – anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orangtua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara,” tegas Dedi.
Meski demikian, Dedi memastikan siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa dipungut biaya. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya pendidikan mereka melalui program bantuan pendidikan.
Menurut Dedi, persoalan utama bukan terletak pada orang tua atau siswa, melainkan masih terbatasnya daya tampung sekolah negeri dibanding jumlah Calon Peserta Didik yang terus meningkat setiap tahun.
Ia juga menyoroti ketatnya persaingan dalam proses SPMB yang diperparah oleh perpindahan pendaftar antar wilayah dan perubahan pilihan sekolah, sehingga menyebabkan peringkat sejumlah calon siswa tergeser pada tahap akhir seleksi.
Di tengah polemik tersebut, Dedi mengaku memahami kemarahan masyarakat dan menegaskan pemerintah harus siap menerima kritik sebagai bagian dari pelayanan publik.
Sementara terkait wacana mengembalikan sistem penerimaan berbasis nilai ujian atau Nilai Ebtanas Murni (NEM), Dedi menyatakan tidak menolak gagasan tersebut. Namun, ia menegaskan seluruh kebijakan penerimaan murid baru merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pernyataan Dedi menjadi pengakuan terbuka bahwa persoalan pendidikan di Jawa Barat tidak hanya berkaitan dengan mekanisme seleksi, tetapi juga menyangkut ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan fasilitas pendidikan negeri yang hingga kini belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik.
