Pewarta : Red
Jakarta – Lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 menjadi sorotan tajam dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim Konstitusi, Arsul Sani mempertanyakan sumber pembiayaan program tersebut yang disebut berasal dari Sektor Pendidikan, menyusul kenaikan alokasi MBG yang melonjak hampir 4 (empat) kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Dalam persidangan, Arsul menyoroti ketidakseimbangan antara kenaikan total Anggaran Pendidikan dan lonjakan dana yang dialokasikan untuk MBG. Berdasarkan data yang dipaparkan, Anggaran Pendidikan meningkat dari sekitar Rp. 724 Triliun pada APBN 2025 menjadi Rp. 769 Triliun pada APBN 2026. Namun di saat yang sama, alokasi untuk MBG melesat dari sekitar Rp. 71 Triliun menjadi Rp. 268 Triliun.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai pos – pos Pendidikan lain yang kemungkinan mengalami pengurangan anggaran demi mengakomodasi program unggulan tersebut.
“Ini kan berarti ada fungsi – fungsi Pendidikan yang alokasi anggarannya itu dikurangi,” ujar Arsul dalam persidangan.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa Mahkamah tidak hanya menyoroti besarnya anggaran MBG, tetapi juga dampaknya terhadap keseluruhan Ekosistem Pendidikan Nasional.
Para pemohon dalam perkara tersebut menilai peningkatan anggaran MBG berpotensi menggerus ruang fiskal untuk berbagai kebutuhan Pendidikan yang selama ini dianggap mendesak. Mulai dari peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pembangunan serta perbaikan sarana – prasarana sekolah, hingga bantuan Pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Mereka menilai pemerintah perlu menjelaskan secara transparan sumber pengalihan anggaran dan memastikan program MBG tidak mengorbankan kebutuhan strategis pendidikan lainnya.
Sidang ini membuka perdebatan baru mengenai prioritas belanja negara. Di satu sisi, program MBG digadang – gadang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa ekspansi anggaran yang sangat besar dapat mengurangi dukungan terhadap Sektor Pendidikan yang juga menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai struktur penganggaran tersebut agar publik memperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan terhadap Sektor Pendidikan secara keseluruhan.
