Pewarta : Red
Jakarta – Perang pernyataan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan kembali memanas. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, membalas sindiran Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menyebut Golkar sebagai partai yang “candu kekuasaan” karena selalu berada di lingkar pemerintahan, baik saat menang maupun kalah dalam pemilihan presiden.
Menanggapi tudingan tersebut, Sarmuji menegaskan Golkar tidak selalu berada di dalam pemerintahan. Menurutnya, pengalaman politik menunjukkan bahwa justru pemerintahan yang membutuhkan kehadiran Golkar untuk memperkuat stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
“Golkar pernah berada di luar pemerintahan. Tetapi pada akhirnya kekuasaan yang menarik Golkar masuk. Itu menunjukkan bahwa pemerintahan membutuhkan Golkar untuk memperkuat jalannya roda pemerintahan,” kata Sarmuji kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).
Sarmuji juga menanggapi kritik Deddy terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan isu publik yang harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk partai politik.
Meski secara teknis menjadi tanggung jawab PLN, Sarmuji menegaskan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tetap memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami akan meminta komisi terkait di DPR untuk memanggil Direktur Utama PLN guna meminta penjelasan. Kalau ada pihak yang tidak ingin ikut mengawasi persoalan ini, kami tetap akan memberi perhatian,” ujarnya.
Ia bahkan menilai PDIP juga tidak mungkin mengabaikan persoalan pemadaman listrik karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Sarmuji turut menyinggung latar belakang Direktur Utama PLN yang pernah menjadi calon legislatif dari PDIP.
Lebih lanjut, Sarmuji menegaskan Golkar tetap menghormati pilihan politik PDIP yang memutuskan berada di luar pemerintahan. Namun, ia menyerahkan kepada publik untuk menilai peran yang dijalankan PDIP sebagai partai penyeimbang.
“Saya menghormati posisi politik PDI Perjuangan. Biarlah rakyat yang menilai apa yang sedang diseimbangkan. Saya hanya menyampaikan pandangan politik secara terbuka,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, merespons pernyataan Sarmuji yang mempertanyakan fungsi PDIP sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Deddy meminta Golkar lebih fokus mengurus persoalan rakyat dibanding mengomentari sikap politik PDIP.
“Baiknya Golkar mengurus pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah, bukan mengurusi PDI Perjuangan. Kami bukan partai yang merasa harus selalu berada dalam kekuasaan untuk bisa hidup dan berkembang,” ujar Deddy.
Menurutnya, berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan politik karena akses terhadap kekuasaan lebih besar. Namun, PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan sebagai bentuk komitmen menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan.
“Kenapa justru menyindir pihak yang tidak ingin menikmati kemewahan kekuasaan? Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan seharusnya sikap yang sama juga diberikan kepada partai yang memilih berada di luar,” kata Deddy.
Pernyataan kedua elite partai tersebut menambah dinamika hubungan politik antara Golkar dan PDIP di tengah konfigurasi politik nasional pasca-Pilpres 2024. Perdebatan mengenai posisi partai di dalam maupun di luar pemerintahan kembali mencerminkan perbedaan pandangan mengenai cara terbaik menjalankan fungsi politik dan pengabdian kepada masyarakat.
