Pewarta : Ida
Kota Bandung — Pemerintah Kota Bandung memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp. 800 miliar dalam tiga tahun ke depan untuk menangani banjir di sejumlah kawasan, terutama Bandung Timur serta wilayah Kopo hingga Cimindi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanganan banjir membutuhkan pembangunan infrastruktur pengendalian air sekaligus koordinasi lintas pemerintahan agar persoalan genangan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Menurut Farhan, penanganan banjir di kawasan Kopo, khususnya di bawah Jalan Tol Cibaduyut yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung, memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah terkait.
Ia menjelaskan, penanganan banjir dari kawasan Ciwastra ke arah barat hingga Cimindi harus melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Kota Cimahi.
Tanpa koordinasi tersebut, upaya penanganan banjir dikhawatirkan hanya bersifat sementara dan belum menyentuh persoalan secara menyeluruh.
“Untuk wilayah Ciwastra ke arah timur hingga Cinambo, kami sudah memiliki rencana teknis dan sedang berkoordinasi dengan Bappenas serta Kementerian PUPR untuk mendapatkan dukungan anggaran,” ujar Farhan, Kamis (29/10/2026).
Ia mengatakan, Pemkot Bandung terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan rencana penanganan banjir. Pemkot juga telah mengundang Wakil Menteri Pekerjaan Umum untuk meninjau lokasi serta berdiskusi dengan Bappenas mengenai kebutuhan pendanaan.
Selain itu, Farhan berharap adanya penyesuaian kebijakan transfer keuangan daerah agar pembiayaan penanganan banjir di Bandung Timur dapat berjalan lebih lancar.
“Kami juga berharap ada penyesuaian kebijakan transfer keuangan daerah agar penanganan banjir di Bandung Timur dapat berjalan lancar,” katanya.
Rencanakan Kolam Retensi, Kanal Banjir, dan Sistem Pompa
Farhan menjelaskan, pada masa lalu Jalan Lingkar Selatan, Jalan Soekarno – Hatta, dan kawasan yang kini menjadi jalan tol memiliki fungsi sebagai tampungan alami yang membantu menampung limpasan air hujan.
Namun, seiring perkembangan pembangunan jalan dan bangunan, kapasitas tampungan alami tersebut semakin berkurang. Kondisi ini membuat Kota Bandung membutuhkan infrastruktur pengendalian banjir tambahan.
Sebagai langkah penanganan, Pemkot Bandung merencanakan pembangunan kolam retensi, kanal banjir, serta sistem pompa di sepanjang aliran Sungai Derwati, mulai dari Ciwastra hingga Cinambo.
“Sekarang kita harus membuat kolam retensi baru, lengkap dengan kanal banjir dan sistem pompa sepanjang aliran Sungai Derwati dari Ciwastra hingga Cinambo. Itulah yang membutuhkan biaya sekitar Rp800 miliar,” tuturnya.
Sejumlah titik yang kerap terdampak genangan juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk kawasan di belakang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Farhan berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi, disertai koordinasi antardaerah, dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Melalui rencana tersebut, Pemkot Bandung menargetkan risiko genangan di sejumlah kawasan dapat dikurangi secara bertahap. Realisasi program akan bergantung pada kesiapan teknis, dukungan pendanaan, dan sinergi antara pemerintah daerah serta pemerintah pusat.
