Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Kabupaten Bandung)-, Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung, H. Dadang Suryana mendorong agar pemerintah desa yang belum mengajukan bantuan keuangan provinsi agar segera menyelesaikannya. Hal ini diungkapkan setelah rapat bersama Dr.Ir.H.Dicky Saromi,M.Sc, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat dan DMPD Kabupaten Bandung (13/10/2021)
H. Dadang Suryana, menyimpulkan adanya keterlambatan pengajuan karena dahulu sempat menjadi isu/kabar yang berkembang di kabupaten Bandung, lalu diterima oleh para kepala desa. Bahwa dulu di awal-awal itu memang diprediksi anggarani tidak akan cair, karena ada Recofusing Anggaran saat pandemi Covid-19. Jadi ini yang sampai kepada kami perihal terjadi pengurangan penganggaran. Sehingga anggaran Bantuan Gubernur yang besarnya 130 juta itu tidak akan bisa dicairkan. Makanya banyak dari para kepala desa yang termakan oleh isi itu dan ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu.
Intinya mudah-mudahan saja 85 desa di Kabupaten Bandung yang belum mengajukan saat ini. Kami dorong, kami mohon kepada para Kepala desanya khusus di kabupaten Bandung ini bisa sesegera mungkin dalam jangka waktu dua minggu ini. Karena kita punya waktu cuma dua bulan lagi untuk pencairan dan kalau lewat 2 bulan lagi belum mengajukan. Diperkirakan tidak bisa dicairkan, jadi untuk 2 bulan ini sesegera mungkin pengajuan Bantuan Gubernur atau bantuan provinsi. Agar diselesaikan atau disampaikan laporan pajak dan syarat lainnya. Lalu berkasnya disampaikan ke DPMD provinsi Jawa Barat melalui DPMD kabupaten, sehingga harapannya di bulan 11, bisa cair semua desa yang ada di Kabupaten Bandung.
