Pewarta : A Y Saputra
Kabupaten Ciamis – Pemerintah daerah bersama PSDA Wilayah dan pihak terkait terus berupaya maksimal dalam menangani permasalahan irigasi di wilayah Wangundirja khususnya pada Ruas 7 yang sering mengalami masalah kebocoran atau “oncoran“.
Dalam pertemuan koordinasi yang dilaksanakan berapa minggu kebelakang disepakati beberapa langkah strategis untuk perbaikan dan penertiban sistem irigasi tahun ini.
Ace Cahyadi, KSUP Hilir saat diwawancarai menyampaikan bahwa saat ini telah teridentifikasi sebanyak 3 titik kebocoran yang dinilai sangat rawan untuk segera ditindaklanjuti.
Penentuan titik ini merupakan hasil musyawarah bersama dengan pihak desa dan mendapat respons serta dukungan yang sangat antusias dari masyarakat setempat.
Kabar baik datang dari sisi pendanaan, di mana untuk tahun ini diusulkan adanya alokasi anggaran melalui Program Instruksi Presiden (Inpres).
Anggaran ini diharapkan dapat masuk dan membantu penanganan perbaikan di wilayah Bangun Dirja dan sekitarnya.
“Insya Allah di tahun ini ada program dari Inpres. Kami juga sudah mengajukan ke BBWS dan alhamdulillah pengajuannya sudah masuk bahkan sudah disetujui (ACC). Program Inpres ini bersifat fleksibel dan bisa diterapkan di mana saja, baik wilayah kota, provinsi, maupun kabupaten,” jelasnya.
Meskipun jadwal pelaksanaan di lapangan masih menunggu mekanisme lebih lanjut mengingat kewenangan teknis, namun target utamanya adalah agar seluruh program dapat terealisasi dalam tahun ini juga.
Penertiban “Oncoran” dan Masukan Masyarakat
Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan adalah banyaknya lubang atau “oncoran” yang dibuat secara mandiri oleh masyarakat.
Hal ini dipahami terjadi karena minimnya pintu air resmi yang mengalirkan air ke sawah, sehingga masyarakat berinisiatif membuat saluran sendiri.
Namun, keberadaan oncoran tersebut justru sering merugikan pihak lain, terutama petani yang berada di bagian hilir.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah akan melakukan penertiban secara khusus. Hal ini juga didasarkan pada hasil penelusuran bersama pihak Desa waktu itu bersama kepala desa Cisaga Toha.
Ditekankan bahwa masalah oncoran ini tidak ada sangkut pautnya dengan pihak kontraktor atau pemborong yang sebelumnya.
menangani proyek pembangunan bendung, karena fokus pekerjaan sebelumnya lebih kepada struktur bendung bukan pada ruas saluran.
Kolaborasi untuk Irigasi Tersier
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas mengenai kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kekurangan personil pengelola.
Selain itu, untuk saluran irigasi tipe tersier, disadari bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan langsung dari instansi pelaksana saat ini.
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Dinas terkait yang membidangi urusan irigasi tersier agar permasalahan dapat tuntas diselesaikan secara menyeluruh.
Dengan adanya program Inpres dan komitmen bersama ini, diharapkan aliran air irigasi dapat lebih teratur, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga dengan baik.
Elon Dahlan ketua kelompok tani mengatakan,saat diwawancarai di lokasi mengatakan perbaikan menutup kebocoran ini hanya bersifat sementara,kalau tidak cepat diperbaiki secara permanen kekuatan tidak akan bertahan lama.
“Penahan menggunakan karung berisikan tanah ini hanya bersifat sementara, kami sebagai petani berharap dari pihak PSDA Provinsi untuk segera memperbaiki secara menyeluruh dan pembuatan saluran cacing, seandainya tidak ditanggulangi kami yakin ancoran akan terus terjadi karena petani tetap harus membutuhkan air” Tandanya.
