Pewarta : Ida
Kota Bandung – Membludaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Dalam inspeksi mendadak tersebut, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM tampak geram setelah menemukan sejumlah persoalan teknis yang diduga menjadi penyebab kekacauan proses pendaftaran siswa baru. Di hadapan jajaran Disdik, KDM berulang kali melontarkan pertanyaan terkait sistem dan aplikasi SPMB. Namun, jawaban yang diterimanya dinilai tidak mampu menjelaskan akar masalah yang terjadi.
Kondisi itu membuat KDM mempertanyakan kesiapan sistem yang digunakan untuk melayani ratusan ribu calon peserta didik di Jawa Barat.
“Kalau menurut saya sih nggak ribet. Dari 340 ribu pendaftar ini ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi,” tegas KDM.
Menurutnya, persoalan yang muncul bukanlah masalah besar jika sejak awal sistem dibangun dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat. Ia menilai terdapat kelemahan mendasar dalam pengembangan aplikasi yang digunakan pada SPMB tahun ini.
Karena itu, KDM berencana memanggil pihak pengembang aplikasi untuk meminta penjelasan secara langsung. Ia menegaskan, sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengembangan aplikasi seharusnya berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), bukan dilakukan secara terpisah oleh dinas teknis.
“Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya. Karena ketentuan gubernur, aplikasi tidak dibuat oleh dinas teknis. Harus dibuat atau terintegrasi melalui Diskominfo,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan awal, KDM menduga pengembang sistem justru membangun aplikasi dari awal, bukan menyempurnakan sistem yang sebelumnya sudah tersedia. Padahal, menurutnya, langkah tersebut berpotensi memunculkan berbagai persoalan baru yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Seharusnya fitur yang sudah ada tinggal disempurnakan. Tetapi yang saya lihat tadi, aplikasinya dibuat dari nol,” katanya.
KDM menegaskan persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terus merugikan calon peserta didik dan orang tua yang sedang mengikuti proses SPMB. Ia memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk terhadap sistem dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
“Ini teknis banget, nggak ada yang berat. Yang penting sekarang masalahnya harus cepat dibereskan,” tandasnya.
Polemik SPMB 2026 sendiri dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik setelah banyak orangtua mengeluhkan kendala sistem, mulai dari kesulitan akses hingga masalah validasi data yang menghambat proses pendaftaran siswa baru di sejumlah daerah di Jawa Barat.
