Pewarta : Red
Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam berbagai proyek pembangunan bukan untuk mengambil alih peran kementerian maupun lembaga pemerintah, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap program yang sulit dilaksanakan akibat keterbatasan akses, kondisi geografis, maupun minimnya pelaksana di lapangan.
Menurut Maruli, TNI selama ini lebih banyak dilibatkan dalam pekerjaan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang kerap menghadapi tantangan besar meski nilai proyek relatif kecil. Kondisi tersebut sering membuat proyek tidak diminati kontraktor karena tingginya biaya operasional dan transportasi.
“Banyak pekerjaan di daerah terpencil yang sulit dikerjakan karena akses yang terbatas. TNI hadir untuk membantu memastikan pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan manfaat,” ujarnya.
Sebagai contoh, Maruli menyebut proyek pembangunan bernilai sekitar Rp. 200 juta di daerah terpencil seperti Pulau Nias. Meski nilai proyeknya tidak besar, biaya mobilisasi material dan tenaga kerja yang tinggi sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya.
Karena itu, lanjutnya, keberadaan TNI menjadi solusi untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini sulit terjangkau, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.
Selain soal pembangunan, KSAD juga menanggapi sorotan publik terkait keterlibatan TNI dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas, termasuk aksi begal. Ia menegaskan bahwa kehadiran TNI di sejumlah titik rawan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum, melainkan sebagai langkah preventif guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
“TNI tidak mengambil alih tugas Kepolisian. Kehadiran personel di lokasi-lokasi rawan semata-mata untuk membantu pencegahan dan memberikan efek deterrent atau efek jera bagi pelaku kejahatan,” tegasnya.
Maruli menambahkan, sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan, terutama di daerah – daerah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam berbagai program bersifat membantu dan mendukung, dengan tetap menghormati kewenangan serta tugas pokok masing-masing institusi sesuai ketentuan yang berlaku.