Pewarta : Ida
Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pengalaman, perkiraan, atau kebiasaan dalam menangani persoalan perkotaan. Menurutnya, data harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan.
Hal itu disampaikan Farhan saat membuka NGULIK (Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Data dan Statistik) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (13/8/2026).
“Data dalam governance pada dasarnya menempatkan data bukan sekadar sebagai produk administrasi, melainkan sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan,” ujar Farhan.
Ia menjelaskan, pemanfaatan data memungkinkan pemerintah mengidentifikasi persoalan secara lebih presisi, mulai dari masalah yang terjadi, masyarakat yang terdampak, lokasi kejadian, hingga akar penyebabnya. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat diarahkan secara lebih tepat dan terukur.
Kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak mengingat Kota Bandung memiliki luas sekitar 170 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang mendekati 3 juta jiwa. Tingginya mobilitas masyarakat turut membuat kebutuhan terhadap layanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi digital terus berubah.
Farhan mengatakan pengalaman Seoul, Korea Selatan, dalam membangun kota cerdas dapat menjadi referensi bagi Bandung. Namun, ia menekankan Bandung tidak perlu meniru seluruh sistem yang diterapkan Seoul.
“Smart city pada akhirnya bukan soal seberapa banyak teknologi yang diterapkan atau berapa banyak anggaran yang digunakan untuk membeli sensor dan mengembangkan aplikasi. Yang paling penting adalah bagaimana digitalisasi ini memberikan dampak yang luas bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Farhan, salah satu hal yang relevan untuk dipelajari dari Seoul adalah konsistensi dalam mengintegrasikan data lintas organisasi pemerintahan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola berbasis data.
Ia juga menilai pengelolaan data yang baik dan transparan bukan hanya memperkuat kualitas kebijakan, tetapi juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi data, kata dia, pada akhirnya berperan dalam membangun kepercayaan publik.
Sementara itu, Ambassador for International Relations Seoul Metropolitan Government, Koo Hong-seok, mengatakan hubungan Bandung dan Seoul telah terjalin sejak 2016. Tahun 2026 menjadi momentum satu dekade kemitraan kedua kota dalam berbagi kebijakan, pengalaman, dan praktik tata kelola perkotaan.
Koo menjelaskan, Seoul terus mengembangkan pemanfaatan data dan teknologi digital untuk merespons perubahan lingkungan perkotaan serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
“Kami sangat berharap waktu ini dapat menjadi waktu yang berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dan pendapat satu sama lain,” ujar Koo.
Ia berharap kemitraan Bandung-Seoul tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi terus berkembang melalui kolaborasi dan berbagi pengalaman yang memberikan manfaat nyata bagi kedua kota.
