Pewarta : Herlina SC
Kab. Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempercepat persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) tahun ajaran 2026-2027. Selain mengevaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, Pemkab KBB mulai mematangkan langkah penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang difasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Bandung Barat, Kamis (13/8/2026). Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KBB bersama Kepala Dinas Sosial KBB.
Kepala Dinas Sosial KBB, Idad Saadudin, mengatakan rapat menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025-2026 sekaligus memastikan kesiapan memasuki tahun ajaran 2026-2027.
“Koordinasi lintas perangkat daerah ini penting agar seluruh tahapan penyediaan lahan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat,” ujar Idad saat dikonfirmasi, Jumat (14/8/2026).
Lahan Permanen Dikebut
Menurut Idad, pembahasan juga menindaklanjuti rapat koordinasi secara daring bersama Kementerian Sosial dan Desk Penyediaan Lahan Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten/Kota pada Senin (11/8/2026).
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian Pemkab Bandung Barat adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Sejumlah perangkat daerah diminta bergerak cepat menindaklanjuti arahan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat di tingkat pusat.
Koordinasi melibatkan Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Bapelitbangda, serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Keterlibatan lintas perangkat daerah dinilai penting karena penyediaan lahan tidak hanya menyangkut aspek ketersediaan aset, tetapi juga tata ruang, lingkungan, aksesibilitas, perizinan, infrastruktur, hingga kesiapan anggaran.
200 Siswa Ikuti Sekolah Rakyat
Pada tahun ajaran 2025-2026, Sekolah Rakyat di Bandung Barat diikuti 100 siswa tingkat SMP dan 100 siswa tingkat SMA.
Sementara pada tahun ajaran 2026-2027, sebanyak 45 siswa akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terpadu 4 milik Kementerian Sosial di Soreang.
Para peserta berasal dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses pendampingan mencakup rekrutmen calon siswa, penetapan peserta, pengiriman siswa, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pendampingan selama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
Pemkab Bandung Barat juga telah menyiapkan Surat Keputusan Bupati mengenai pembentukan tim pendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tim tersebut diharapkan memperkuat pendampingan melalui kolaborasi lintas sektor sehingga pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.
Pendidikan untuk Putus Rantai Kemiskinan
Pemkab Bandung Barat menempatkan Sekolah Rakyat bukan sekadar sebagai program pendidikan bagi keluarga miskin. Program tersebut dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Penyediaan fasilitas permanen menjadi penting agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan lingkungan pendidikan yang lebih layak bagi peserta didik.
“Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik sehingga memiliki peluang untuk mengubah masa depan keluarganya,” ujar Idad.
Dengan percepatan penyediaan lahan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pendampingan siswa yang lebih terstruktur, Pemkab Bandung Barat menargetkan pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada pemenuhan akses pendidikan, tetapi benar-benar menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
