Pewarta : Ida
Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran hingga Rp. 56 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Public Service Obligation (PSO). Namun, realisasi pembayaran subsidi tersebut masih ditangguhkan sambil menunggu kesepakatan bersama mengenai mekanisme pembagian kontribusi antarpemerintah daerah di wilayah Metropolitan Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, anggaran PSO sebenarnya telah disiapkan. Namun, Pemkot Bandung belum melakukan pembayaran karena masih menunggu kepastian perhitungan biaya operasional serta kesepakatan seluruh pemerintah daerah yang terlibat.
“Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih ditahan. Karena ingin tahu kesepakatan bersama dulu. Hitungannya seperti apa,” ujar Farhan, Senin (24/8/2026).
Menurut Farhan, operasional layanan yang dikategorikan sebagai bagian dari sistem BRT telah berjalan sejak 1 hingga 31 Agustus 2026. Layanan tersebut mencakup pengoperasian Metro Jabar Trans (MJT) serta angkutan pengumpan atau feeder.
“Sejak tanggal 1 Agustus kemarin, menurut BRT itu operasional BRT sudah berjalan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, dalam bentuk pengoperasian Metro Jabar Trans dan feeder,” katanya.
Pemkot Bandung memperkirakan tagihan PSO mulai diterbitkan pada periode 1 hingga 5 September 2026. Sebelum pembayaran dilakukan, pemerintah akan melakukan rekonsiliasi dan pembahasan bersama DPRD serta pemerintah daerah terkait untuk memastikan perhitungan biaya dapat diterima semua pihak.
Sejumlah daerah yang akan terlibat dalam pembagian pembiayaan PSO tersebut meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
“Kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya,” ujar Farhan.
Farhan menegaskan, skema PSO memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan transportasi publik agar tetap dapat diakses masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Subsidi tersebut digunakan untuk menutup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari gaji pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan armada, pengadaan, hingga kebutuhan operasional lainnya.
“PSO itu operasional, subsidi macam – macam. Jadi kita masing – masing memberikan kontribusi untuk subsidi operasional. Gaji para sopir, bahan bakar, pemeliharaan, pengadaan, dan lain – lain,” tuturnya.
Saat ini, Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 49 miliar hingga Rp. 56 miliar. Meski demikian, Farhan menegaskan nominal tersebut belum bersifat final karena masih menunggu hasil rekonsiliasi tagihan dan kesepakatan pembagian beban antardaerah.
“Belum. Baru di kantongan. Lumayan lah, Rp. 49 miliar sampai Rp. 56 miliar,” katanya.
Di sisi lain, Farhan mengakui pengembangan infrastruktur BRT masih menghadapi sejumlah persoalan sosial dan teknis. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pengalihan kantong parkir serta penanganan dampak pembangunan terhadap pedagang kaki lima (PKL).
“Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL dan lain – lain juga belum selesai,” jelasnya.
Secara keseluruhan, kebutuhan PSO untuk operasional layanan BRT diperkirakan mencapai Rp. 200 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, Kota Bandung diproyeksikan menanggung porsi terbesar, yakni hampir 25 persen dari total kebutuhan anggaran.
“Kalau terbesar sih pasti di kita. Dari Rp. 200 miliar setahun itu kita kebagian sekitar hampir 25 persen sekarang,” pungkas Farhan.
